Brebes, Dinamikanews.net – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Brebes menggelar Forum Grup Discusion (FGD) bagi kepala desa (kades) tentang tata kelola pemerintah desa dan pendampingan hukum. Sebagai tindak lanjut, usai FGD rencananya BKAD akan melakukan studi tiru ke Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan desa Anti Korupsi Terbaik seluruh Indonesia.
“FGD ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola pemerintahan desa, kalau bisa setelah ini ada tindak lanjut, seperti kegiatan studi tiru atau lainnya,” ucap Asisten I Sekda Brebes Drs Khaerul Abidin saat membuka FGD di Hotel Anggraeni Tanjung, Rabu (2/7/2025).
Khaerul percaya bahwa pemerintahan desa yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dia sangat mendukung upaya untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan para perangkat desa dalam mengelola pemerintahan desa.
“Saya sangat senang melihat antusiasme dan komitmen para kades, ini salah satu kegiatan penting dalam meningkatkan pengetahuan, serta kemampuan dalam mengelola pemerintahan desa,” ujarnya.
Khaerul mengatakan, dana desa yang diterima setiap tahun merupakan amanah dari negara untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2025 pemerintah kembali menekankan pentingnya penggunaan dana desa yang tepat sasaran, dengan prioritas pada ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis desa.
“Sebagai bentuk keseriusan kita mulai tahun ini diwajibkan sekurang-kurangnya 20 persen dari dana desa disalurkan sebagai penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini strategi nyata untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengelolaan usaha desa yang profesional dan mandiri,” jelasnya.
Lanjut Khaerul, Kabupaten Brebes sudah membentuk 297 Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa, sebagai bagian dari gerakan nasional dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Kopdes Merah Putih bukan pesaing BUMDes, tetapi mitra yang saling melengkapi koperasi memperkuat solidaritas dan akses permodalan warga, sementara BUMDes mengelola unit-unit usaha strategis desa.
“Kepada para peserta, para kades memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari narasumber, serta membangun jaringan dengan para peserta lainnya,” serunya.
Khaerul berharap, hasil FGD dapat menjadi masukan bagi Pemkab Brebes dalam meningkatkan kebijakan dan program pembangunan desa. Dengan demikian dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.
Ketua Pelaksana FGD Afan Setiono menyampaikan, FGD dimaksudkan agar para kades dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa bisa berjalan dengan baik, tidak ada hambatan dan untuk kesejahteraan terutama masyarakat yang ada di desa masing-masing.
“Dengan kegiatan ini para kades dan perangkat desa yang hadir bisa menambah ilmu, ilmu tersebut dimanfaatkan dan diaplikasikan kepada pemerintah desa juga masyarakat,” jelasnya.
Afan mengatakan, pelaksanaan FGD ini dibagi tiga tahapan, pertama di zona tengah ada 102 desa dari 6 kecamatan, dilanjutkan di zona selatan ada 93 desa 6 kecamatan dan terakhir di zona utara ada 97 desa 5 kecamatan, total sebanyak 292 desa.
“Nanti ada tindak lanjut dari rencana hasil FGD kita kemas dan ada kegiatan studi tiru, bagaimana menjadi desa antikorupsi di tingkat nasional. Seperti pilot project Desa Banyubiru yang tahun 2022 mendapat juara desa antikorupsi,” pungkasnya.
Narasumber FGD yakni Kejaksaan Negeri Brebes, Polres, Inspektorat, dan Dinpermades. (Rusmono)
