Dinamikanews.net | Debt collector atau yang sering disebut “matel” dilarang menarik kendaraan secara paksa di jalanan. Tindakan ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga bisa dianggap sebagai perbuatan pidana seperti penganiayaan, pemerasan, atau perampasan. Seharusnya, tugas debt collector hanyalah menagih hutang, bukan bertindak sebagai penegak hukum jalanan yang membuat masyarakat resah.
Setiap orang berhak merasa aman dan nyaman saat berada di jalan, baik sebagai pejalan kaki, pengendara sepeda, motor, maupun mobil. Keselamatan dan kenyamanan di jalan adalah hak dasar yang dilindungi undang-undang di Indonesia. Namun, di Kabupaten Tangerang, situasinya berbeda. Banyak warga yang merasa terganggu oleh ulah oknum debt collector yang memaksa menarik kendaraan di jalan dengan cara menakut-nakuti.
Ketua Ormas BPPKB Kabupaten Tangerang, yang akrab disapa Haji Hamdan, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menjelaskan bahwa praktik ini sering viral di media sosial dan membuat masyarakat Tangerang tidak tenang. “Saya meminta kepada Kapolres Kabupaten Tangerang untuk tegas menindak para mata elang atau debt collector yang meresahkan masyarakat di jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, karena ulah mereka membuat masyarakat sangat resah,” tegasnya.
Haji Hamdan juga menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya sekedar gangguan, tetapi bisa memicu keributan suku. “Bukan saja meresahkan, seringkali ulah mereka mengarah ke keributan suku. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena oknum mata elang. Kami pun meminta Kapolres untuk tegas kepada pihak yang menaungi oknum mata elang tersebut,” ujarnya.
Dengan desakan ini, diharapkan pihak kepolisian Kabupaten Tangerang segera bertindak untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalanan. Masyarakat Tangerang berharap agar praktik debt collector yang paksa segera dihilangkan, sehingga semua orang bisa beraktivitas dengan tenang dan aman.
Red
