Brebes, Dinamikanews.net – Dana Desa (DD) yang digelontorkan setiap tahun merupakan amanah dari negara untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2025 pemerintah kembali menekankan pentingnya penggunaan DD yang tepat sasaran, dengan prioritas pada ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis desa.
Demikian disampaikan Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma SE MM saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Pendopo Brebes, Kamis (22/5/2025).
“Sebagai bentuk keseriusan kita, mulai tahun ini diwajibkan bahwa sekurang-kurangnya 20 persen dari DD disalurkan sebagai penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi strategi nyata untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengelolaan usaha desa yang profesional dan mandiri,” jelasnya.
Paramitha mengingatkan, BUMDes bukan hanya tempat menyimpan uang desa, melainkan motor penggerak ekonomi lokal. Dia meminta seluruh kepala desa untuk tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan sinergi dengan potensi unggulan desa masing-masing.
“Tahun ini kita juga mendorong pendirian Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) di setiap desa sebagai bagian dari gerakan nasional dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi ini bukan pesaing BUMDes, tetapi mitra yang saling melengkapi,” terangnya.
Mitha berharap, evaluasi menjadi momen refleksi yang jujur. Apakah keuangan desa sudah dikelola secara optimal? Apakah setiap rupiah dana desa benar-benar berdampak bagi rakyat? Apakah BUMDes dan koperasi desa telah menjadi instrumen yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan?
“Mari kita jadikan tahun ini sebagai titik tolak transformasi ekonomi desa. Gunakan dana desa dengan cerdas, salurkan penyertaan modal dengan perencanaan matang, dirikan Kopdes Merah Putih sebagai simbol kemandirian, dan jalankan semua itu dengan prinsip tata kelola yang bersih dan partisipatif,” ajaknya.
Workshop dimoderatori Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT, diisi empat narasumber yakni Wakil Ketua Komisi Xl DPR Rl Mohamad Hekal, Kepala Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Fajar Tri Suprapto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Rasetya dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa-BPKP Arman Sahri Harahap.
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa-BPKP Arman Sahri Harahap menyampaikan, di sisi pengelolaan sebenarnya sudah banyak dibantu dengan aplikasi salah satunya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), tapi masih ada permasalahan-permasalahan terkait dengan penggunaan dana desa, dan harus menjadi perhatian semua jangan sampai ke ranah penegak hukum.
“Upaya yang kita lakukan pendampingan secara terus-menerus karena memang ada keterbatasan, kita coba kembangkan aplikasi sebagai continuous audit (audit berkelanjutan) dan continuous monitoring (pemantauan berkelanjutan) yang sifatnya nanti real time. Pada saat ini kita sedang kembangkan dengan berbasis web,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Xl DPR Rl Mohamad Hekal mengatakan, sekarang anggaran desa sudah mencapai Rp 71 triliun. Untuk itu harus bertahan dan terus ditingkatkan, apalagi sekarang dengan undang-undang dana desa sudah memberikan kepercayaan kepada para kepala desa berikut perangkatnya juga pendampingnya.
“Kita ingin desa itu ada keberlanjutan pertumbuhan perekonomian, apalagi di era Pak Prabowo sebagian daripada cita-cita asta citanya adalah pembangunan dimulai dari desa, dan itu sudah mulai kita wujudkan, seperti penerapan MBG, Kopdes Merah Putih sembari terus mengembangkan BUMDes dan seterusnya,” tegasnya.
Mohamad Hekal menambahkan, memang semua itu menjadi beban para kepala desa dan perangkatnya, tapi diharapkan ada pendampingan dan pendanaan yang cukup baik dari BPKP, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan dan tentunya dari Pemkab supaya penggunaan dana desa bisa bermanfaat maksimal untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa.
