dinamikanews.net – Setiap tahun, Hari Kartini diperingati sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia dalam meraih pendidikan, kebebasan berpikir, dan kesetaraan. Namun, di tengah kemajuan Jakarta sebagai kota megapolitan, masih banyak ‘Kartini’ Jakarta yang tertinggal, tertindas, dan belum mendapatkan ruang hidup yang adil.
Perkumpulan GERAK, yang lahir dari semangat relawan mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, kini bertransformasi menjadi perkumpulan warga untuk mengawal jalannya pemerintahan. Pada momen Hari Kartini ini, kami peran Gubernur Jakarta terhadap perempuan Jakarta.
Pekerjaan Rumah Gubernur Jakarta untuk ‘Kartini’ Jakarta
1. Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Data dari Dinas PPAPP DKI Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 1.374 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 11% dari tahun sebelumnya. Kasus tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual di ruang publik. Namun, jumlah layanan konseling dan rumah aman masih sangat terbatas: hanya ada 7 rumah aman aktif untuk wilayah seluas Jakarta.
2. Perempuan kepala keluarga hidup dalam kerentanan. Menurut data BPS (2023), terdapat 367.000 rumah tangga di DKI Jakarta yang dikepalai oleh perempuan. Sebagian besar mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan di bawah UMP Jakarta. Namun, akses terhadap program afirmasi seperti subsidi sewa rusun, bantuan usaha mikro, dan BPJS masih sangat minim karena terbentur syarat administratif.
3. Ketimpangan akses ekonomi dan pendidikan. Perempuan Jakarta memang memiliki indeks pembangunan gender (IPG) tertinggi secara nasional (94,81 pada 2023), namun disparitas tetap terjadi. Banyak perempuan di wilayah kumuh dan padat penduduk seperti di Jakarta Utara dan Jakarta Barat tidak tersentuh program pelatihan keterampilan kerja atau wirausaha produktif.
4. Minimnya representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024, hanya 18 orang (17%) yang perempuan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan perspektif gender hadir dalam perumusan kebijakan publik. Gubernur perlu mendorong pengarusutamaan gender (PUG) di setiap perangkat daerah, bukan hanya dalam dokumen formal, tetapi dalam praktik anggaran dan layanan.
5. Ketidakamanan perempuan di ruang publik. Berdasarkan survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), 83% perempuan di Jakarta pernah mengalami pelecehan di ruang publik, terutama di transportasi umum. Meskipun ada program CCTV, ruang ramah perempuan, dan Satgas Pelindung Perempuan, namun pelaksanaannya tidak terintegrasi dan minim edukasi publik.
Seruan GERAK untuk Pemerintah Provinsi Jakarta
Perempuan Jakarta perlu kebijakan yang adil, berpihak, dan berpijak pada kenyataan hidup mereka. Dalam semangat Hari Kartini, kami menyerukan untuk:
1. Peningkatan anggaran layanan perlindungan perempuan dan anak minimal 2x lipat dari tahun 2024.
2. Penerapan sistem satu pintu untuk layanan korban kekerasan berbasis komunitas.
3. Program ekonomi afirmatif berbasis kelurahan untuk perempuan kepala keluarga dan perempuan pekerja informal.
4. Audit gender pada seluruh kebijakan dan program strategis Gubernur.
5. Pelibatan aktif organisasi perempuan dan warga dalam pengawasan implementasi program.
Jakarta akan maju jika perempuan tidak ditinggalkan. Hari Kartini adalah momentum koreksi arah dan pengingat bahwa kemajuan kota harus seiring dengan keadilan gender. Kartini Jakarta butuh pemimpin yang hadir, mendengar, dan bertindak.
