Tema tahun ini, “Satukan Aksi Basmi Korupsi,” kembali menegaskan pentingnya kolaborasi nasional. Selain itu, acara ini menjadi momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi di tingkat pusat maupun daerah.
Sesi Utama: Edukasi dan Pelatihan
Pada sesi pertama, KPK menghadirkan narasumber dari internal lembaga.
Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T. membuka materi dengan penekanan pada strategi pendidikan antikorupsi. Selain itu, ia juga menyoroti peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik agar tidak terjadi penyimpangan.
Selanjutnya, Yonathan Demme Tangdilintin, S.H. menyampaikan paparan mengenai pendekatan pelatihan antikorupsi. Ia menambahkan bahwa metode pelatihan KPK dirancang untuk membantu peserta menerapkan nilai integritas secara praktis di wilayah masing-masing.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pola pendampingan memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan program KPK.
TAPAKSIAPI 2025: Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi
Pada sesi kedua, rangkaian berlanjut menuju TAPAKSIAPI 2025 yang berlangsung pada 7–8 Desember 2025. Program ini mempertemukan penyuluh antikorupsi dari seluruh Indonesia. Selain memperkuat jejaring, kegiatan ini juga memberikan ruang untuk evaluasi dan pembaruan metode penyuluhan.
Workshop ini dipandu langsung oleh Master Eyang Sugiarto dan Master Nurcahyadi. Selanjutnya, para peserta menerima panduan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat menyampaikan materi dengan lebih mudah kepada publik. Dengan demikian, setiap penyuluh dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif di wilayah tugas mereka.
Peserta dan Dampak
Sementara itu, kegiatan ini dihadiri delegasi PASKI dari berbagai provinsi. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Drh. Hendro, Dr. Joko Mulyono, dan Farco Siswiyanto Raharjo. Selain itu, forum ini menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperkuat sinergi antikorupsi di Indonesia.
Komitmen dan Tindak Lanjut
KPK kembali menegaskan komitmen terhadap pendidikan antikorupsi berkelanjutan. Selain itu, pembentukan jejaring penyuluh di berbagai daerah mendorong peningkatan efektivitas pencegahan korupsi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan komunitas dan lembaga menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas bangsa.
Untuk informasi resmi, masyarakat dapat mengakses situs KPK.go.id. Selain itu, kebijakan daerah terkait integritas publik dapat dilihat melalui JogjaProv.go.id.
Sebagai penutup, Organisasi Sistem Komunikasi Pengemudi Nusantara (SISKOMP-PN) turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini. Kehadirannya menunjukkan dukungan terhadap upaya nasional dalam memperkuat integritas, khususnya di sektor transportasi.
