BREBES, Dinamikanews.net– Ribuan buruh yang ada di kawasan Kabupaten Brebes, turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa, Senin (22/12/2025). Mereka demo di depan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di tahun 2026, mengacu pada PP 49 2025.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, secara resmi mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah dengan nomor 500.15.14.1/348/XII/2025.
Bupati Brebes merekomendasikan UMSK dengan nilai 2% dan menambahkan UMK 7,17%, sehingga total kenaikan upah Brebes menjadi 9,17%. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh di Kabupaten Brebes.
Dalam surat resmi itu, Bupati menetapkan UMK Brebes 2026 sebesar Rp. 2.400.350,47. Angka ini naik Rp. 160.548,97.
Ribuan buruh ini, awalnya melakukan konvoi dan sebagian long march bersama sembari membentangkan spanduk dari berbagai aliansi di jalur pantura Brebes. Konvoi sepeda motor dan long march bersama ini bergerak dari wilayah Brebes paling barat Kemudian ke Tanjung, Bulakamba hingga ke Kota Brebes. Dalam konvoi ini, mereka juga singgah di setiap pabrik yang ada di sepanjang jalur pantura. Pada demo kali ini diikuti oleh beberapa perserikatan buruh.
Pukul 11.30 WIB, ribuan buruh ini tiba di Jalan Proklamasi Brebes. Mereka kemudian berjalan kaki menuju KPT Brebes dengan melakukan aksi damai sembari menyuarakan tuntutan kenaikan upah kerja. Para buruh ini juga meneriakan yel yel, buruh Brebes harus sejahtera, agar dinaikkan upahnya.
Aksi para buruh ini, mendapat pengamanan ketat dari aparat keamanan. Polres Brebes bahkan menerjunkan ratusan personelnya serta dibantu dari Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Kodim Brebes.
Dalam orasi, buruh menegaskan bahwa UMSK adalah harga mati. Mereka menuntut agar pemerintah segera menetapkan upah sektoral untuk sektor unggulan di Brebes, yakni alas kaki, tekstil, rokok, dan elektronik.
Ketua DPC FKUI KSBSI Kabupaten Brebes, Raharjo menyatakan,”pihaknya menilai selisih upah buruh di Brebes terlalu jauh dibanding daerah tetangga seperti Cirebon dan Tegal, sehingga menyebabkan kesenjangan, Mereka menekankan bahwa aksi di Gedung KPT hari ini adalah bentuk tekanan nyata agar pemerintah segera menetapkan UMSK.” Ujarnya.
“UMK dengan alfa tertinggi memang sudah maksimal, tetapi sektor unggulan di Brebes membutuhkan UMSK,” Tambahnya.
KSPSI: Pemkab Brebes Harus Tetapkan UMSK!
Beni Aryono, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menegaskan bahwa Pemkab Brebes harus menetapkan UMSK. Menurutnya, syarat ketentuan untuk menerapkan upah sektoral sudah ada di Kabupaten Brebes, yaitu PP 49 Tahun 2025. “Dasarnya adalah PP 49 tahun 2025. Soal syarat syaratnya, di Brebes sudah memenuhi semuanya,” tegas Beni.
(D. Miranoor)
