Brebes, Dinamikanews.net – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggelar Workshop dan Diskusi Tentang Proyek Percontohan Penerapan Skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (24/6/2025). Badan yang baru didirikan pemerintahan Prabowo-Gibran ini menerapkan SCLSC di lima daerah yakni Kabupaten Brebes, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Dan Kota Cirebon.
Wakil Bupati Brebes Wurja SE menyambut baik kegiatan ini karena sangat penting dan strategis. Sebab workshop dan diskusi mengenai penerapan SCLSC dalam industrialisasi pertanian dan material baru, sebagai bagian dari langkah percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah.
“Saya senang sekali Kabupaten Brebes dipercaya menjadi bagian dari proyek percontohan ini bersama dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat,” ujar Wurja.
Kata Wurja, Brebes dan daerah pilot project lainnya sedang dilibatkan dalam upaya besar untuk mengubah pendekatan pembangunan, dari yang biasa-biasa saja menjadi lebih terintegrasi, lebih partisipatif, dan yang paling penting lebih berdampak nyata ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Skema semi closed-loop supply chain ini bukan cuma istilah keren, tapi benar-benar konsep yang menggabungkan kekuatan lokal, mulai dari petani, pelaku usaha kecil, koperasi, sampai dukungan dari pemerintah dan swasta agar bisa bergerak bersama dari hulu ke hilir. Tidak hanya produksi, tapi juga pengolahan, distribusi, sampai ke pasar.
Di Brebes sendiri, lanjuntya, punya potensi luar biasa. Dari pertanian, hortikultura, perikanan, sampai umkm UMKM berbasis bahan baku lokal. Namun selama ini belum banyak yang bisa berjalan dalam satu sistem terpadu. Banyak petani dan pelaku usaha kecil yang masih berjuang sendiri-sendiri. Untuk itu, dengan hadirnya skema ini, harapannya bisa membangun jejaring yang kuat dan saling mendukung, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pelaku besar saja, tapi juga sampai ke tingkat bawah.
Langkah BP Taskin, kata Wurja, menjadi momentum untuk mempercepat langkahdalam menekan angka kemiskinan lebih cepat dari yang diperkirakan. Tentu saja, tantangan tetap ada. Dari sisi regulasi, koordinasi lintas sektor, hingga kesiapan kelembagaan masyarakat.
“Di forum ini bisa saling berbagi, saling menguatkan, dan mencari solusi bersama-sama,” pungkas Wurja.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko melalui Tenaga Profesional Ahli Utama Sondi Siswanto SH MH mengatakan, bahwa kemiskinan merupakan isu fundamental bangsa ini. Meski data BPS menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan nasional hingga 8,57% per September 2024, akan tetapi masih terdapat jurang yang lebar antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perdesaan, angka kemiskinan masih mencapai lebih dari 11%.
“Ini adalah sinyal yang jelas, kalau kita tidak bisa menggunakan pendekatan biasa-biasa saja untuk menjawab persoalan yang luar biasa ini,” tutur Sondi.
Katanya, kemiskinan adalah persoalan struktural yang tidak bisa ditangani dengan kebijakan instan, tetapi perlu pendekatan sistemik, berkelanjutan, dan lintas sektor. Dan karena itu, pada hari pihaknya hadir bersama untuk membangun jalan baru, jalan yang berbasis integrasi, partisipasi, dan transformasi ekonomi masyarakat akar rumput.
Sondi percaya bahwa Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Kota Cirebon, dan Kabupaten Brebes memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam, kapasitas institusi, maupun kekuatan sosial masyarakat. Melalui sinergi wilayah ini, dia ingin membuktikan bahwa pembangunan berbasis kawasan bisa menjadi katalis percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Melalui forum ini adalah langkah awal untuk membangun pondasi tersebut. Kita tidak hanya menyusun dokumen, tapi juga menyepakati arah, membagi peran, dan merumuskan sistem yang akan bekerja secara nyata di lapangan,” pungkas Sondi.
Turut hadir Para Sekretaris Daerah dari Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Kota Cirebon, dan Kabupaten Brebes. Juga Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, mitra pembangunan dari dunia usaha, koperasi, lembaga non-pemerintah, dan akademisi serta para narasumber.
