Jakarta, Dinamikanews.net – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum melakukan transformasi diri dan sosial.
“Hijrah bukan hanya perpindahan fisik Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Hijrah adalah transformasi sistem kemasyarakatan, dari masyarakat kabilah yang sempit dan primordial menuju masyarakat umat yang global, kosmopolitan, serta diikat oleh kasih sayang,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (16/6).
Menag mengatakan hijrah tidak sekadar dimaknai sebagai perpindahan fisik Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, tetapi juga perubahan cara pandang dari mentalitas kabilah menuju kehidupan umat yang inklusif, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Sebelum Islam hadir, menurut dia, masyarakat Arab didominasi oleh sistem kabilah yang bertumpu pada hubungan darah dan kesukuan. Kehadiran Rasulullah SAW kemudian memperkenalkan konsep umat, yaitu komunitas yang melampaui batas-batas suku, ras, dan golongan.
Menag mengatakan terdapat perbedaan mendasar antara berbagai bentuk komunitas sosial. Kabilah dibangun atas dasar hubungan darah, sya’abun berlandaskan ikatan keluarga besar, qawmun terbentuk melalui kesepakatan sosial dan organisasi, sedangkan hizbun merujuk pada kelompok atau partai politik.
Umat, kata Menag, merupakan komunitas yang dipersatukan oleh empat unsur sekaligus yaitu kasih sayang, visi ke depan, kepemimpinan yang berwibawa, serta masyarakat yang santun dan taat, dalam satu sistem kepemimpinan yang disebut imamah.
“Kalau keempat unsur itu ada dalam satu komunitas, barulah layak disebut umat,” kata Menag Nasaruddin Umar.
Menag mengajak umat Islam melakukan refleksi terhadap kondisi kehidupan sosial saat ini.
“Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat Islam Indonesia sudah bisa disebut umat? Atau kita masih terjebak dalam mentalitas kabilah, hizbun, kedaerahan, dan kelompok sendiri-sendiri?,” ucap Menag Nasaruddin Umar.
Salah satu ciri masyarakat yang masih bermentalitas kabilah adalah tertutupnya akses kepemimpinan bagi pihak di luar kelompok tertentu.
Sebaliknya dalam masyarakat umat, kata dia, kesempatan memimpin terbuka bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan mendapat kepercayaan masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku maupun jenis kelamin.
Meski demikian Menag mengingatkan bahwa keterbukaan saja tidak cukup. Persatuan, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama, harus terus diperkuat agar masyarakat benar-benar tumbuh sebagai umat yang kokoh.
