Nadiem Dituntut 18 Tahun Penjara, Didik Rachbini Soroti Motif Politik

Jumat, 15 Mei 2026 - 20:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinamikanews.net – Kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dinilai sarat dengan nuansa politik.

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyebut pendiri GoTo Group itu masuk ke “kubangan politik abu-abu yang penuh ranjau dan jebakan”.

Menurut Didik, keberhasilan Nadiem di dunia startup justru berubah menjadi kelemahan saat ia memasuki birokrasi pemerintahan.

“Keputusan Jokowi memasukkannya ke dalam politik seperti memasukkannya ke dalam perangkap,” ujar Didik dalam analisisnya, Jumat (15/5).

Jaksa Tuntut Nadiem 18 Tahun Penjara

Jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Selain hukuman pokok, jaksa meminta Nadiem membayar denda Rp1 miliar. Jika tidak membayar denda itu, Nadiem harus menjalani tambahan hukuman 190 hari kurungan.

Jaksa juga meminta Nadiem mengganti kerugian negara sebesar Rp5,6 triliun. Jika tidak membayar uang pengganti tersebut, Nadiem harus menjalani tambahan hukuman 9 tahun penjara.

Dengan demikian, ancaman hukuman Nadiem mencapai total 27,5 tahun penjara apabila ia tidak membayar denda dan uang pengganti.

Proyek Rp10 Triliun Dinilai Gagal

Didik menilai program digitalisasi pendidikan sebagai proyek nasional yang sangat ambisius. Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk menjalankan program tersebut.

Baca Juga :  Senator Baru Sumut Apresiasi Kepemimpinan LaNyalla di DPD RI

Menurut Didik, nilai anggaran itu hampir dua kali lipat dari proyek Kasus korupsi e-KTP.

“Pertanyaan yang sama, proyek digitalisasi ini hasilnya apa? Hampir tidak ada bekasnya yang memadai dan tidak menghasilkan transformasi apa pun. Dana pajak yang besar juga menguap tanpa hasil yang nyata,” tulis Didik.

Didik menilai pemerintah keliru sejak awal karena menganggap laptop dan internet dapat langsung mengubah kualitas pendidikan.

Didik menyebut pendekatan itu terlalu bertumpu pada techno-solutionism, yaitu keyakinan bahwa teknologi dapat menyelesaikan persoalan pendidikan dengan cepat.

Menurutnya, transformasi pendidikan harus menyentuh banyak aspek. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru, memperkuat literasi dasar, membangun budaya belajar, serta memastikan infrastruktur listrik dan internet tersedia.

“Transformasi pendidikan melalui digitalisasi gadget ini salah sejak awal sehingga pelaksanaan proyek itu menghasilkan output tanpa transformasi apa pun,” kata Didik.

Didik Soroti Peran Jokowi

Didik menilai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memiliki keyakinan yang sama saat merekrut Nadiem ke kabinet.

Karena itu, Didik berpendapat Jokowi juga layak dimintai keterangan di pengadilan. Nama Jokowi muncul dalam persidangan sebagai pihak yang mendukung proyek digitalisasi pendidikan.

Namun, menurut Didik, unsur politik dalam perkara ini membuat proses hukum belum menyentuh Jokowi.

Baca Juga :  Dorong Warga Talaga Bangkit dari Pengangguran, Polsek Cikupa Laksanakan "Polrian"

Didik menilai Nadiem tidak memiliki modal sosial dan politik yang cukup untuk bertahan di birokrasi tingkat tinggi.

Ia meyakini Nadiem tidak mengambil keuntungan pribadi dari proyek tersebut karena telah memiliki kekayaan yang besar.

Meski demikian, proses hukum tetap berjalan karena publik mempertanyakan hasil proyek bernilai triliunan rupiah yang dinilai minim manfaat.

Didik juga menyoroti perbedaan besar antara dunia startup dan birokrasi pemerintahan.

Menurutnya, Nadiem terbiasa mengambil keputusan cepat dengan pola kepemimpinan top-down. Pola itu lazim di perusahaan rintisan, tetapi tidak cocok untuk pengelolaan anggaran negara yang harus mengikuti prosedur ketat.

“Dengan mengambil ratusan tim dari luar dan tidak bersentuhan dengan birokrasi, maka prosedur proyek yang menggunakan anggaran rakyat menjadi berantakan seperti terjadi pada kasus tersebut,” ujar Didik.

Pesan Didik untuk Anak Muda Berprestasi

Di akhir analisanya, Didik mengingatkan anak muda berprestasi agar tidak mudah terjun ke dunia politik.

Menurutnya, banyak tokoh teknologi dunia tetap membangun reputasi besar tanpa masuk ke politik.

“Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang dan orang hebat lainnya tidak perlu masuk politik dan tetap besar namanya di dunianya sendiri,” kata Didik.

Berita Terkait

Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan? Semakin Ditekan Semakin Penasaran
POKJA Wartawan Curug Gelar “Ngopi di Warkop 86 Cijengir”, Perkuat Solidaritas dan Profesionalisme Anggota
Xi Jinping dan Donald Trump Sepakat Selat Hormuz Harus Tetap Terbuka
Minyak Rakyat Blora Mulai Masuk Pertamina, Ribuan Sumur Kini Tak Lagi Jalan Sendiri
Anggota DPR Ingatkan Pentingnya Edukasi Publik Soal Pilah Sampah
Kapolsek Tigaraksa Melakukan Penjagaan dan Pengamanan di Lokasi Warung Remang-Remang Pasca Digeruduk Warga.
Kurs Hancur: Ekonomi Katanya Tumbuh, Tapi Rupiah Malah Lumpuh
Chery Q siap debut perdana di Indonesia

Berita Terkait

Jumat, 15 Mei 2026 - 20:23 WIB

Nadiem Dituntut 18 Tahun Penjara, Didik Rachbini Soroti Motif Politik

Jumat, 15 Mei 2026 - 10:43 WIB

Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan? Semakin Ditekan Semakin Penasaran

Kamis, 14 Mei 2026 - 22:41 WIB

POKJA Wartawan Curug Gelar “Ngopi di Warkop 86 Cijengir”, Perkuat Solidaritas dan Profesionalisme Anggota

Kamis, 14 Mei 2026 - 13:48 WIB

Minyak Rakyat Blora Mulai Masuk Pertamina, Ribuan Sumur Kini Tak Lagi Jalan Sendiri

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:20 WIB

Anggota DPR Ingatkan Pentingnya Edukasi Publik Soal Pilah Sampah

Berita Terbaru