Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan? Semakin Ditekan Semakin Penasaran

Jumat, 15 Mei 2026 - 10:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinamikanews.net – Nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi memicu polemik di berbagai daerah. Di sejumlah kampus, petugas keamanan menghentikan pemutaran film ini setelah acara baru berlangsung beberapa menit.

Foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana pembubaran. Sementara itu, banyak warganet mempertanyakan isi film tersebut dan alasan di balik penghentian nobar.

Film Pesta Babi mengkritik proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan. Selain itu, dokumenter ini menyoroti dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pengawalan proyek investasi skala besar.

Lalu, apa isi film Pesta Babi dan mengapa nobarnya menuai kontroversi?

Apa Itu Film Pesta Babi?

Nonton film Pesta Babi hanya dapat dilakukan lewat kegiatan nobar. (Sumber: Intagram/@Indonesia Baru)

Mengutip akun Instagram Ekspedisi Indonesia Baru, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan film dokumenter investigatif yang mengangkat konflik pembangunan di Papua Selatan.

Sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Dale mengemas film ini sebagai laporan visual berdurasi 95 menit. Melalui film tersebut, keduanya mengulas konflik lahan, nasib masyarakat adat, dan dampak proyek strategis nasional.

Baca Juga :  Siap-siap! Pertamina Eco RunFest 2025 Digelar 23 November, Catat Tanggalnya!

Dengan kata lain, film ini tidak menawarkan hiburan semata. Sebaliknya, film ini mengajak penonton menelaah perubahan besar yang terjadi di tanah Papua.

Film ini mengambil latar di Papua Selatan, khususnya di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Selanjutnya, film menyoroti kehidupan masyarakat adat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu. Mereka mengaku kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, dan proyek food estate.

Selain itu, dokumenter ini memperlihatkan pembukaan hutan adat untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan skala besar. Akibatnya, banyak warga merasa tersingkir dari tanah leluhur mereka.

Film ini juga menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme modern” di Papua. Di sisi lain, film menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek investasi.

Salah satu simbol penting dalam film adalah “salib merah”. Warga adat memasang simbol itu sebagai tanda penolakan terhadap perusahaan yang menguasai lahan.

Baca Juga :  Persiapan Pengamanan Malam Idul Adha 1445 Di Pimpin Kapolsek Dan Danramil 05 Nusawungu

Judul film ini berasal dari tradisi masyarakat Muyu yang bernama Awon Atatbon. Dalam ritual adat tersebut, babi menjadi simbol penting dalam kehidupan sosial dan budaya.

Namun, tradisi itu bergantung pada kelestarian hutan Papua. Karena itu, para pembuat film menggunakan istilah Pesta Babi sebagai metafora untuk menunjukkan bahwa kerusakan hutan turut mengancam identitas budaya masyarakat adat.

Kenapa Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan?

Sejumlah kampus dan komunitas sempat menggelar pemutaran film ini. Namun, petugas keamanan menghentikan beberapa acara dengan alasan menjaga ketertiban.

Menurut unggahan Ekspedisi Indonesia Baru, pihak Universitas Mataram menghentikan nobar pada 7 Mei 2026. Pihak kampus dan petugas keamanan mengambil langkah tersebut dengan alasan menjaga kondusivitas.

Selain itu, petugas juga menghentikan pemutaran di UIN Mataram ketika film baru berjalan beberapa menit.

Tak hanya itu, agenda nobar di Universitas Pendidikan Mandalika juga tidak berlanjut.

Sementara itu, laporan lain menyebut adanya pembatalan dan tekanan terhadap pemutaran film di Ternate dan Yogyakarta. Meski demikian, informasi mengenai dua kota tersebut belum selengkap laporan dari Mataram.

Berita Terkait

BNPB: Satgas Padamkan Kebakaran Areal Perkebunan di Magetan dan Luwu
Prioritaskan Bedah Rumah dan Akses Jalan Sekolah Rakyat, Meski Sertijab Dinperwaskim Brebes Program Berjalan
Bupati Paramitha Salurkan 100 Paket Sembako di Jatibarang Lor, Sekaligus Serap Aspirasi Warga
Dijanjikan Kerja ke Yunani, Tujuh Warga Brebes Setor hingga Rp70 Juta per Orang, Kini Berharap Uang Kembali
Bupati Paramitha Kecam Keras Pungutan Sekolah di Brebes: Pendidikan Harus Gratis, Jangan Bebani Orang Tua Siswa
Kenaikan Kelas Tak Lagi Otomatis, Mendikdasmen: Karakter Ikut Dinilai
Kemenkes Catat 401.586 Kasus Kumulatif Ispa Akibat Karhutla
Kemenag RI Tinjau Masjid Al-Falaah Ciputat usai Insiden Perusakan Pengeras Suara

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 19:03 WIB

BNPB: Satgas Padamkan Kebakaran Areal Perkebunan di Magetan dan Luwu

Jumat, 6 November 2026 - 15:54 WIB

Prioritaskan Bedah Rumah dan Akses Jalan Sekolah Rakyat, Meski Sertijab Dinperwaskim Brebes Program Berjalan

Jumat, 6 November 2026 - 11:44 WIB

Bupati Paramitha Salurkan 100 Paket Sembako di Jatibarang Lor, Sekaligus Serap Aspirasi Warga

Jumat, 6 November 2026 - 07:06 WIB

Dijanjikan Kerja ke Yunani, Tujuh Warga Brebes Setor hingga Rp70 Juta per Orang, Kini Berharap Uang Kembali

Kamis, 5 November 2026 - 17:56 WIB

Kenaikan Kelas Tak Lagi Otomatis, Mendikdasmen: Karakter Ikut Dinilai

Berita Terbaru