SEMARANG, Dinamikanews.net – Jawa Tengah dinilai menjadi salah satu provinsi paling progresif dan menonjol dalam pengembangan koperasi, terutama dalam percepatan pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, saat Pengukuhan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah serta Rapat Kerja Wilayah 2026 di Wisma Perdamaian, Selasa(14/4/2026).
“Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling cepat dalam hal memiliki koperasi berbadan hukum,” ungkapnya.
Menurutnya, penguatan koperasi di Jawa Tengah tak lagi sekadar urusan organisasi, tetapi didorong menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat, pengungkit UMKM.
Ferry menegaskan, gerakan koperasi di daerah diharapkan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam menghidupkan kembali peran koperasi sebagai badan usaha yang aktif dan produktif.
“Amanah ini tidak ringan. Dekopin harus satu napas dengan Kementerian Koperasi,” ujarnya.
Ferry menilai tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi tidak berhenti di aspek legalitas, melainkan masuk ke tahap operasional dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Salah satu langkah konkret adalah mendorong produk UMKM lokal masuk ke gerai-gerai koperasi desa/kelurahan, melalui proses kurasi, inkubasi, hingga pembiayaan.
“UMKM lokal kita bantu, kita kurasi, kita inkubasi, lalu kita biayai. Supaya produknya bisa diprioritaskan di gerai KDKMP,” kata Ferry. 
Selain itu, koperasi juga didorong masuk ke sektor produksi kebutuhan harian seperti sabun, sampo, hingga produk pangan olahan. Langkah ini diyakini mampu menghidupkan industri kecil di daerah sekaligus memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
“Kalau kita produksi sendiri, efek ekonominya akan jauh lebih luas. Ini harus jadi semangat Kemenkop dan gerakan koperasi dalam hal ini, Dekopin, untuk bersama membangun kolaborasi,” imbuh Ferry.
Ia berharap Dekopinwil Jawa Tengah dapat menjadi contoh koperasi modern yang manfaatnya dirasakan luas, tidak hanya anggotanya saja, juga masyarakat. 
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menekankan, kepengurusan baru Dekopinwil harus mampu menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan. Dekopinwil harus bisa menjadi simpul penguatan ekonomi kerakyatan.
Sri Hartini dikukuhkan sebagai pimpinan Dekopinwil Jawa Tengah, disaksikan Ferry Juliantono dan Ahmad Luthfi.
“Pengurus sudah terbentuk, tapi itu saja tidak cukup. Rekan-rekan harus bisa memberi warna baru bagi koperasi sebagai cikal bakal kemakmuran masyarakat,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menyebut, koperasi harus menjadi hub pendampingan ekonomi rakyat, terutama bagi pelaku usaha mikro yang jumlahnya mencapai sekitar 4,2 juta unit di Jawa Tengah.
“UMKM mikro harus naik kelas menjadi kecil, lalu menengah. Di sinilah koperasi harus hadir,” katanya.
Gubernur juga menegaskan, koperasi tidak boleh eksklusif hanya melayani anggota, tetapi harus mampu menjawab persoalan riil masyarakat.
“Jangan hanya untuk anggota saja. Koperasi harus bisa mereduksi masalah di masyarakat, salah satunya pinjol,” ujarnya. Menurutnya, jika koperasi benar-benar hidup dan aktif, masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.
“Tidak ada lagi masyarakat terjerat rentenir atau pinjol, karena koperasinya hidup,” tegas Ahmad Luthfi.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, saat ini terdapat 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota. Total aset koperasi mencapai Rp 60,13 triliun, dengan volume usaha Rp 43,78 triliun dan imbal hasil kepada anggota sebesar Rp 1,16 triliun.
Sementara itu, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga terus digenjot. Dari total 8.523 unit, sebanyak 6.271 koperasi telah beroperasi dan 1.466 di antaranya memiliki gerai fisik. Secara keseluruhan, sekitar 75,8 persen KDKMP sudah berjalan.
Percepatan pembentukan berbadan hukum didorong lebih awal agar koperasi desa/kelurahan bisa segera bergerak memperkuat ekonomi desa. Ke depan, koperasi desa/kelurahan diharapkan berkembang menjadi pusat distribusi logistik sekaligus lumbung pangan lokal yang menopang ekonomi desa.
“Ini bagian penting dari penguatan ekonomi desa. KDKMP harus memberi warna nyata di masyarakat,” kata Luthfi.
Selain itu, Dekopinwil Jawa Tengah juga didorong mengambil peran strategis dalam transformasi sumber daya manusia, digitalisasi koperasi, penguatan jaringan usaha, hingga advokasi perlindungan koperasi.
“Jadikan koperasi sebagai gerakan bersama untuk membangun kesejahteraan dan keadilan,” tandasnya.
(D. Miranoor)
