Komite III DPD RI Perjuangkan Integrasi Jaminan Sosial

Selasa, 4 Februari 2025 - 19:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Dinamikanews.net– Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi PT Jasa Raharja dalam rangka inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam RDP tersebut, Komite III DPD RI menyoroti pentingnya perlindungan sosial yang lebih inklusif bagi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam sistem jaminan sosial nasional.

“Dengan adanya pembahasan perubahan UU SJSN, Komite III DPD RI menilai perlu adanya integrasi perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas ke dalam sistem jaminan sosial nasional agar lebih komprehensif dan tidak tumpang tindih,” ucap Filep pada rapat yang digelar di DPD RI, Selasa (4/2/2025).

Merujuk pada Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, lanjut Filep, sistem jaminan sosial nasional meliputi lima jenis jaminan, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang semuanya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, dalam implementasinya, perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan selama ini hanya ditangani dari sisi kesehatan melalui BPJS Kesehatan, sementara aspek santunan atau pertanggungan korban kecelakaan belum menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Baca Juga :  Menteri Dody Tinjau Hunian ASN untuk Dukung Percepatan Penanganan Infrastruktur di Aceh

“Padahal mengingat dampak dari kecelakaan sebagaimana disinggung sebelumnya, serta konsep negara welfare state yang dianut oleh Indonesia, maka perlindungan sosial dari negara harus diberikan pada semua aspek, baik dari sisi kesehatan maupun santunan/pertanggungan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan,” tegas Filep Wamafma.

Dalam RDP tersebut, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono menjelaskan bahwa PT Jasa Raharja telah mengelola dana pertanggungan kecelakaan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari jaminan sosial yang harus terus diperkuat.

“Atas dasar kejadian kecelakaan katastrop, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas melalui Jasa Raharja,” ujar Rivan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Jelita Donal menilai penanganan masyarakat yang mengalami korban kecelakaan harus dapat dilakukan segera. Apalagi terdapat dua perusahaan yang memberikan jaminan terkait kecelakaan dan penanganan di rumah sakit, yaitu Jasa Raharja dan BPJS.

Baca Juga :  Luar Biasa, paguyuban Pasar Gudang Tigaraksa Potong Hewan Kurban Sebanyak 19 Ekor Sapi

“Setiap warga negara yang mengalami kecelakaan, negara harus hadir secepatnya. Jangan sampai terjadi antara BPJS dan JR tidak terkoordinasi dan baik dan akhirnya merugikan masyarakat,” ucapnya.

Senada, Senator dari Riau Sewitri dan Senator dari Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya berharap agar dalam penanganan korban kecelakaan, dapat dilakukan secara terkoordinir dan satu pintu antara Jasa Raharja dengan BPJS. “Kalau bisa satu pintu itu bakal lebih efektif, sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan dan membutuhkan pengobatan,” ucap Ida Bagus Rai Dharmawijaya.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya Komite III DPD RI dalam memastikan bahwa revisi UU SJSN benar-benar memberikan jaminan sosial yang lebih luas dan terintegrasi bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Komite III DPD RI akan terus mengawal pembahasan RUU ini agar kebijakan jaminan sosial nasional semakin berpihak pada kepentingan rakyat.*

Berita Terkait

Prabowo Dan Xi Jinping Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-China
Pelajar Brebes Diajak Perangi Rokok Ilegal, Pemkab Ingatkan Bahaya yang Mengancam Masa Depan Generasi Muda
Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi
Kementerian PU Libatkan 9.642 Warga Bersihkan 509 Kawasan Permukiman di Aceh
MIRIS! Anak 14 Tahun di Bumiayu Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Tetangga Lansia, DP3KB Siapkan Rumah Aman
Bawaslu Kabupaten Tangerang Bersama Lintas Organisasi Kepemudaan, Gelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026″.
Kepala BGN Sidak SPPG, Minta Dapur Tak Sekadar Kejar Produksi MBG
Tetangga Prabowo Apresiasi Polda Jabar Terima Aduan Melawan Sentul City

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:19 WIB

Prabowo Dan Xi Jinping Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-China

Jumat, 20 November 2026 - 18:39 WIB

Pelajar Brebes Diajak Perangi Rokok Ilegal, Pemkab Ingatkan Bahaya yang Mengancam Masa Depan Generasi Muda

Jumat, 20 November 2026 - 09:03 WIB

Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi

Jumat, 20 November 2026 - 09:01 WIB

Kementerian PU Libatkan 9.642 Warga Bersihkan 509 Kawasan Permukiman di Aceh

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

MIRIS! Anak 14 Tahun di Bumiayu Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Tetangga Lansia, DP3KB Siapkan Rumah Aman

Berita Terbaru

#Bappeda Kab. Tangerang

Bappeda Tangerang Targetkan Reduksi Sampah 20 Persen Lewat Road Map dan PSEL

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:54 WIB

Bisnis

Kisah Bank air dari kakek Turun Ke Cucu Sudirman indra

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:49 WIB