Jakarta, Dinamikanews.net – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengoptimalkan analisis data cuaca serta pemantauan dinamika atmosfer secara real-time untuk mengawal efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa keakuratan pasokan data cuaca menjadi syarat mutlak keberhasilan penyemaian awan guna membasahi lahan gambut serta menekan sebaran titik panas.
“Penyemaian awan dilakukan di area lahan gambut yang terdeteksi hotspot untuk mengurangi titik panas dan memperbaiki kualitas udara akibat pekatnya kabut asap,” kata dia.
Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo menambahkan, data radar cuaca BMKG dari Posko OMC di Pangkalan Udara Supadio, Kubu Raya, menjadi panduan utama armada udara gabungan dalam merencanakan rute penerbangan semai garam.
Sepanjang periode 22 Agustus hingga 4 September 2026, OMC di Kalimantan Barat telah menyelesaikan 27 sortie penerbangan dengan menabur 24.600 kilogram garam murni (NaCl) di ketinggian 6.000 hingga 10.000 kaki.
“Intervensi ini memicu hujan di Putussibau, Kubu Raya, hingga Kota Pontianak,” cetusnya.
Secara paralel, kata dia, OMC di Kalimantan Tengah pada 26 Agustus hingga 5 September 2026 mencatatkan 10 sortie penerbangan dengan total 8.000 kg NaCl, yang berhasil mendatangkan hujan ringan hingga sedang di Murung Raya, Barito Utara, Kotawaringin Barat, Kapuas, Lamandau, dan Barito Selatan.
Melihat hasil positif pada kelembapan tanah gambut dan penipisan kabut asap, pemerintah resmi memperpanjang pelaksanaan OMC di Kalbar dan Kalteng mulai 5 – 14 September 2026 dengan dukungan pembiayaan dari Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Harsoyo menegaskan integrasi analisis meteorologi BMKG dalam OMC menandai pergeseran paradigma tata kelola bencana ekologis nasional dari tindakan pemadaman reaktif menjadi pencegahan dini yang terukur dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga.
