BREBES, Dinamikanews.net – PT Ardi Karya Bahari Persada (PT AKBP) sebagai perusahaan properti yang melaksanakan proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Estetika sekaligus sebagai pemiliknya. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar di Desa Limbangan Wetan Brebes kini menjadi sorotan tajam. Selain terindikasi belum mengantongi izin lengkap, proyek ini diwarnai ketegangan akibat munculnya Surat Perintah Kerja (SPK) ganda yang memicu aksi penghentian paksa di lokasi proyek.
Pantauan media di lapangan menunjukkan situasi sempat memanas ketika penerima SPK pertama mendatangi lokasi dan menghentikan aktivitas pengurugan lahan. Diketahui, proses pengurugan tersebut tengah dijalankan oleh pemegang SPK kedua yang baru berjalan selama beberapa hari.
Kuasa hukum pemegang SPK pertama, Satriya kepada media menegaskan bahwa kliennya menuntut kejelasan status kontrak sebelum pihak lain melanjutkan pekerjaan.
”Kami meminta proses pengurugan diberhentikan total sampai ada keputusan dan penyelesaian yang jelas terkait SPK klien kami. Jangan ada tumpang tindih aturan di sini,” ujar Satriya kuasa hukum klien didampingi klienya kepada awak media, Sabtu 14 Februari 2026.
Meski legalitas dipertanyakan, pantauan di lokasi menunjukkan bahwa progres fisik sudah mulai terlihat. Selain aktivitas urugan tanah, telah berdiri sejumlah konstruksi bangunan pondasi di beberapa titik lahan, jelas ini melanggar aturan pemerintah dan harus ditindak tegas.
Persoalan proyek ini tampaknya kian pelik, disinyalir banyaknya masalah diluar perijinan, proses pembayaran fee pembebasan tanah kepada mediator. Pembayaran kepada pelaksana pekerjaan (maincont) awal juga belum selesai.
Seorang saksi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa polemik ini hanyalah “puncak gunung es”. Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan oleh pihak pengembang.
(D. Miranoor)
