dinamikanews.net – Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel siap membuka lahan untuk program Transmigrasi Lokal, guna mendorong pembangunan daerah. Kementerian Transmigrasi siap mendukung pengembangannya sebagai Kawasan Transmigrasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tahun ini ada antrean 60 daerah yang memohon penyusunan RKT (Rencana Kawasan Transmigrasi). Kita sedang melakukan prioritisasi. Saat ini di Rempang (potensi silika), Mamuju (potensi logam tanah jarang), dan Merauke (sebagai pintu masuk membangun Papua),” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menerima audiensi Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Selatan (BP3OKP PPS) dan Bupati Boven Digoel di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (26/1) lalu.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi awal kolaborasi antara Kabupaten Boven Digoel dan Kementerian Transmigrasi. Masih banyak potensi daerah yang belum termanfaatkan,” kata Bupati Boven Digoel, Roni Omba.
Sebagai kabupaten pemekaran, Bupati Roni mengatakan wilayah Boven Digoel memiliki luas 27.108 km2 dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini dengan panjang perbatasan mencapai 200 km. Dalam rangka mendukung program Transmigrasi Lokal, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk dikelola transmigran, termasuk untuk mengakomodasi warga perbatasan dan para eks warga Papua Nugini (deserter) yang telah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun belum memiliki tempat tinggal yang layak.
Bupati Roni menyebut Boven Digoel masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, fasilitas pelayanan dasar, serta jaringan utilitas, terutama di tujuh distrik perbatasan. Beliau berharap kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi dapat menjadi awal pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi.
Selain menyiapkan lahan, Kepala BP3OKP PPS, Yoseph Yonawa menyebut sudah ada aktivitas perkebunan karet dan memiliki potensi untuk pengembangan komoditas kopi.
“Kegiatan pengembangan komoditas tersebut dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Pak Menteri pada pertemuan sebelumnya untuk bisa mendapat keuntungan yang lebih optimal,” tutur Kepala BP3OKP PPS, Yoseph Yonawa.
Hanya saja, Yoseph menyebut masih ada kekhawatiran dari warga Boven Digoel terkait transmigrasi lokal. Mereka beranggapan akan ada orang baru yang didatangkan dalam program pemerintah tersebut.
“Ada pro-kontra di masyarakat Papua. Walaupun namanya Transmigrasi Lokal, tetapi ada kekhawatiran terkait datangnya masyarakat dari luar. Mohon perkenan Bapak Menteri untuk membantu meyakinkan masyarakat Boven Digoel,” tutur Yoseph.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi menekankan Transmigrasi Lokal tidak berarti mendatangkan penduduk dari luar Papua tanpa persetujuan daerah. Program ini hanya dapat berjalan atas permintaan pemerintah kabupaten dan sepenuhnya bertujuan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.
“Tugas transmigrasi hari ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Konsepnya, Pertama inklusif, semua orang harus kerja. Orang lokal harus mendapat manfaat dari aktivitas ekonomi dan investasi. Kedua, berkeadilan artinya upah orang-orang yang kerja itu harus layak. Ketiga, berkelanjutan, semua orang harus menjaga lingkungan,” tutur Mentrans.
Terkait permintaan pembangunan rumah layak huni, Mentrans menyampaikan kewenangan tersebut berada di kementerian teknis lain. Namun demikian, Kementrans siap memberikan dukungan melalui riset dan pemetaan potensi ekonomi kawasan, mendatangkan investasi, serta mengonsolidasikan masyarakat dalam satu kawasan permukiman terintegrasi yang dilengkapi fasilitas sosial dan ekonomi.
Sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia, Kementerian Transmigrasi menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui Program Beasiswa Patriot. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel didorong untuk mengirimkan putra-putri terbaik daerah agar terlibat langsung dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
“Silahkan kirim mahasiswa/SDM yang paling pintar untuk mengikuti Beasiswa Patriot untuk ditempatkan di Kawasan Transmigrasi Salor, Merauke,” tutup Mentrans.
