Ketersediaan Air Bersih Jadi Prioritas Pembangunan Di Kepulauan Seribu

Rabu, 8 Juli 2026 - 15:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Dinamikanews.net – Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan menyatakan kebutuhan air bersih masih menjadi prioritas utama di Kepulauan Seribu sehingga ia mendorong pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan air bersih bagi warga tetap terjaga.

“Kebutuhan air bersih masih menjadi tantangan utama di Kepulauan Seribu,” kata Muhammad Fadjar Churniawan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (8/7).

“Selama ini kita mengandalkan dukungan Sudin SDA dan PAM Jaya. Namun kapasitasnya tentu terbatas,” kata dia.

Dalam memastikan ketersediaan air bersih, PAM Jaya bersama Pemkab Kepulauan Seribu memiliki fasilitas SWRO yang merupakan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air bersih dengan menggunakan membran bertekanan tinggi.

Baca Juga :  Polri dan Santri Bersatu dalam Dzikir dan Doa Peringatan Hari Bhayangkara Ke-79

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan pemerintah harus memastikan ketersediaan barang tersebut

Pihaknya terus mendorong berbagai solusi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PAM Jaya dan sektor swasta, agar pelayanan air bersih bagi warga tetap terjaga.

Teknologi SWRO yang mampu memurnikan air laut itu mampu memproduksi 1.867 liter per hari, dengan alokasi air bersih untuk warga masing-masing 64 liter per hari.

Sedangkan teknologi Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) digunakan untuk memurnikan air payau menjadi air minum.

Baca Juga :  BRI Bintaro Dukung Shooting TVC HUT ke-130 BRI

Fasilitas tersebut ada di tujuh pulau berpenduduk yaitu Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Pulau Karya, Pulau Panggang, Pulau Tidung, Pulau Lancang, dan Pulau Untung Jawa.

Setiap pulau memiliki kapasitas yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemanfaatan air tanah juga memiliki berbagai pembatasan sehingga diperlukan solusi yang berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pengawasan bukanlah tembok penghambat, melainkan kompas penunjuk arah agar langkah pembangunan tidak tersesat,” kata dia.

Berita Terkait

Menteri LH Minta Persoalan Sampah Di Sumbar Selesai Pada 2027
Bupati Tangerang Pastikan Warga Terima Hunian dan Air Bersih Saat Tinjau pembangunan RTLH di Tigaraksa
Anggota DPRD Fraksi Demokrat M. Yaya Amsori : Apresiasi Kinerja Bupati Tangerang Dalam Program Gebrak Pak Kumis
DKI Jakarta Alami Kerugian Miliaran Rupiah Imbas JPO Tendean Ditabrak Truk
Kunjungi Kejagung, Polri Serahkan Administrasi Penyidikan Korupsi
Bansos PKH Dan BPNT Untuk Triwulan Ketiga Cair Pada 20 Juli 2026
Menhut Siapkan Kawasan Preservasi Orangutan seluas 87 Ribu Hektare
Prabowo Optimistis Kebangkitan Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi RI

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 17:51 WIB

Menteri LH Minta Persoalan Sampah Di Sumbar Selesai Pada 2027

Rabu, 15 Juli 2026 - 17:45 WIB

Bupati Tangerang Pastikan Warga Terima Hunian dan Air Bersih Saat Tinjau pembangunan RTLH di Tigaraksa

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:43 WIB

Anggota DPRD Fraksi Demokrat M. Yaya Amsori : Apresiasi Kinerja Bupati Tangerang Dalam Program Gebrak Pak Kumis

Selasa, 14 Juli 2026 - 20:40 WIB

DKI Jakarta Alami Kerugian Miliaran Rupiah Imbas JPO Tendean Ditabrak Truk

Selasa, 14 Juli 2026 - 18:13 WIB

Kunjungi Kejagung, Polri Serahkan Administrasi Penyidikan Korupsi

Berita Terbaru