Jakarta, Dinamikanews.net – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan terdapat tiga strategi untuk memastikan semua sasaran mendapat imunisasi lengkap pada 2025-2029, yakni penyediaan infrastruktur imunisasi, kelancaran siklus penyediaan vaksin mulai dari perencanaan hingga penyampaian, serta edukasi.
“Yang paling penting adalah kita ingin memastikan kalau bisa dalam dua tahun ke depan sudah selesai penyediaan infrastruktur layanan imunisasi, 100 persen kebutuhan cold chain itu harus ada dan itu setiap tahun harus di-review,” kata Menkes Budi Gunadi dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Selasa (23/6).
Menkes mengatakan masih banyak kabupaten/kota yang infrastruktur vaksinnya belum memadai. Kendala yang terbanyak ditemukan, kata dia, tidak adanya kulkas untuk vaksin. Karena itu pengadaannya akan dipenuhi melalui pinjaman ke Bank Dunia serta hibah dari Danantara.
Sementara itu untuk siklus penyediaan vaksin, pihaknya dibantu oleh United Nations Development Programme (UNDP) sehingga kini memiliki aplikasi yang dapat melacak status vaksin, misalnya sudah diantar sampai mana, tanggal kedaluwarsa, dan jumlah stok yang sudah terpakai.
“Kita juga sudah mengintegrasikan aplikasi SMILE ini dengan perusahaan vaksin pemerintah yang paling besar, Bio Farma. Sehingga kalau kurang mereka tahu dan mereka bisa kirim. Dan Bio Farma ini kirimnya termasuk juga kendaraannya dia bisa trace,” kata Menkes.
Menkes juga menyoroti perlunya mengedukasi publik secara serius tentang pentingnya vaksinasi mengingat banyaknya orang yang anti-vaksin.
Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI)2023, kata dia, alasan terbesar tidak imunisasi yakni tidak diizinkan keluarga, takut Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI), lupa atau tidak tahu jadwal, anak sakit, atau merasa imunisasi tidak penting.
Oleh karena itu pihaknya akan membuat program edukasi masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami sebagai upaya mengatasi lima alasan tersebut agar cakupan imunisasi semakin luas.
“Mungkin kita harus cari edukasi-edukasi yang sifatnya lebih mudah dipahami masyarakat. Baik melalui tokoh agama atau melalui influencer atau juga kita sendiri harus mengubah cara edukasi kita,” kata Menkes Budi Gunadi.
Pihaknya menggandeng organisasi masyarakat yang besar, seperti Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Menkes menyoroti pentingnya mengedukasi bapak-bapak, karena ternyata banyak sekali bapak-bapak yang tidak mengizinkan anaknya divaksinasi, entah apa alasannya, dan merasa vaksinasi tidak penting.
Selain ketiga hal tersebut, pihaknya juga berupaya untuk membenahi informasi seputar jadwal imunisasi serta bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menginstruksikan agar kepala daerah mengejar imunisasi.
Kemenkes juga mencatat total ketersediaan dana program imunisasi 2025-2029 mencapai Rp39,58 triliun. Tetapi, katanya, kebutuhan biaya sebesar Rp44,49 triliun.
