Dinamikanews.net – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga Bupati Pati nonaktif Sudewo menerima uang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. KPK menduga uang itu mengalir lewat orang kepercayaan Sudewo yang hingga kini masih menjadi sosok bayangan di balik layar.
Saat perkara ini terjadi, Sudewo masih duduk sebagai anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan. Dari posisi itu, KPK menduga Sudewo ikut memainkan peran dalam proyek jalur kereta api di Jawa Timur. Dugaan tersebut kini bergerak seperti benang kusut yang mulai ditarik satu per satu.
Untuk membongkar aliran uang tersebut, penyidik KPK memeriksa tiga saksi pada Rabu, 22 April 2026. Ketiganya berasal dari lingkaran proyek jalur kereta api yang kini menjadi panggung perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mendalami dugaan intervensi, pengaturan lelang, hingga pemberian fee proyek kepada Sudewo.
“Dalam pemeriksaan untuk tersangka SDW ini, penyidik mendalami materi terkait dugaan intervensi, pengaturan lelang, hingga dugaan pemberian fee proyek untuk SDW melalui orang kepercayaannya,” kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).
Tiga saksi yang hadir dalam pemeriksaan yakni Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK jalur kereta api Jember-Kalisat, Dimas Hadi Putra. Selain itu, penyidik juga memeriksa Direktur PT Giri Bangun Sentosa yang juga Ketua KONI Ponorogo, Sugiri Heru Sangoko.
Sementara itu, saksi ketiga yakni Reza Maulana Maghribi. Reza pernah menjabat sebagai PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Timur pada periode 2021-2022. Kini, Reza juga sudah menyandang status tersangka dalam kasus yang sama.
Dugaan Pengaturan Lelang Jadi Sorotan
Tidak hanya mengejar jejak uang, KPK juga membedah dugaan intervensi dan pengaturan lelang dalam proyek jalur kereta api di Jawa Timur. Dugaan ini seperti permainan catur di ruang gelap. Bidak-bidaknya bergerak rapi, tetapi jejak langkahnya perlahan mulai terlihat.
Penyidik menduga ada pihak tertentu yang ikut mengarahkan proses lelang agar proyek jatuh ke tangan yang sudah ditentukan sejak awal. Jika dugaan itu terbukti, maka lelang proyek hanya menjadi panggung formalitas, sementara pemenangnya sudah menunggu di balik tirai.
“Dari pemeriksaan ini penyidik tentunya masih akan terus mendalami kepada pihak-pihak lain untuk memperkuat keterangan para saksi,” tutur Budi.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan beberapa tersangka. Mereka terdiri dari mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, Harno Trimadi, Bupati Pati nonaktif Sudewo, dan Pejabat Pembuat Komitmen Reza Maulana Maghribi.
Selain itu, KPK juga menangani sejumlah perkara korupsi pembangunan jalur kereta api di berbagai daerah. Kasus ini seperti gerbong panjang yang terus bertambah. Satu perkara dibuka, lalu muncul pintu menuju perkara lain.
Terbaru, KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di wilayah Medan. Kedua tersangka tersebut yakni Muhlis Hanggani Capah dan Eddy Kurniawan Winarto.
Muhlis Hanggani Capah merupakan aparatur sipil negara di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI. Ia juga menjabat sebagai PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada periode 2021-2024.
Sementara itu, Eddy Kurniawan Winarto berstatus sebagai wiraswasta. KPK menduga keduanya terlibat dalam praktik korupsi proyek jalur kereta api di wilayah Medan.
Ancaman Pasal untuk Para Tersangka
Atas dugaan perbuatannya, KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal-pasal itu menjadi rel hukum yang kini mengejar para tersangka. Jika terbukti bersalah di pengadilan, mereka harus mempertanggungjawabkan dugaan korupsi yang menyeret proyek jalur kereta api tersebut.
