dinamikanews.net – Pernyataan peneliti ISES Bambang Rukminto yang menganggap Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terburuk sepanjang sejarah merupakan pernyataan yang tidak berbasis data.
Hal itu disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.
Menurutnya, Bambang Rukminto sebagai peneliti sekaligus pengamat yang pernyataannya dipublikasikan di media, seharusnya mengedepankan kultur data dalam mengkritisi atau menilai suatu kebijakan maupun kinerja.
“Bagaimana mungkin Indonesia bisa maju kalau masyarakatnya terus dibodohi dengan penilaian tanpa basis data. Ini berbahaya karena dapat memicu dan memupuk kebencian masyarakat terhadap pemerintah,” kata R Haidar Alwi, Rabu (30/5/2025).
Misalnya, Bambang Rukminto menyebut bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran tidak diproses secara jelas. Padahal, sepanjang 2024 terdapat 4.572 pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Dari jumlah tersebut, sebanyak 414 personel disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), 525 demosi, 325 pembinaan, 127 penundaan pangkat, 98 penundaan pendidikan serta 3.083 putusan lainnya.
Selain itu, Polri juga mengeluarkan 3.014 putusan sidang disiplin. Sebanyak 1.070 anggota dikenakan penempatan khusus (patsus), 749 teguran tertulis, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan pangkat, 221 demosi dan 260 putusan lainnya.
“Sebagian dari sanksi etik dan disiplin itu kan dijatuhkan setelah ada putusan pengadilan. Terutama yang PTDH. Kalau sudah ada putusan pengadilan, ada putusan etik atau ada putusan disiplin, artinya anggota Polri yang melakukan pelanggaran diproses secara jelas dan tuntas,” ungkap R Haidar Alwi.
Lalu, Bambang Rukminto menyebut kasus judi online tidak ditangani tuntas. Padahal, sepanjang tahun 2024 Polri berhasil mengungkap 1.611 kasus judi online yang melibatkan 1.918 Tersangka serta mengajukan pemblokiran terhadap 126.448 situs judi online. Dari jumlah tersebut sebanyak 343 kasus sudah diselesaikan. Sedangkan sisanya 1.243 kasus masih dalam proses penyidikan.
Para Tersangka terdiri dari pemain, pengepul, endorse, telemarketing, operator, admin hingga bandar. Adapun barang bukti yang disita yakni tanah dan bangunan, perhiasan, perangkat elektronik, kendaraan mewah, akun e-commerce, rekening maupun uang tunai senilai Rp61,072 miliar.
Kemudian, Bambang Rukminto pun menyebut kasus tambang ilegal tidak ditangani tuntas. Padahal, terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA), sepanjang tahun 2024 terdapat 727 perkara yang ditangani dengan rincian 110 perkara pertambangan, 83 perkara kehutanan, 8 perkara perairan-perikanan, 23 perkara karhutla, 380 perkara migas, 40 perkara perkebunan, 66 perkara konservasi SDA ekosistem serta 17 perkara lingkungan hidup. Hasil dari pengungkapan tersebut berhasil diselamatkan kerugian negara senilai 1,18 triliun.
“Jadi, data-data tersebut dianggap apa? Kalau mau tutup mata silakan saja. Tapi minimal tidak memengaruhi atau membodohi masyarakat,” tutur R Haidar Alwi.
Ia lantas mengulas kembali capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2024. Sebagai gambaran, pada tahun 2024 saja Polri berhasil menurunkan kasus kejahatan sebesar 4,23 persen. Dari 339.537 perkara tahun 2023 menjadi 325.150 perkara tahun 2024. Sedangkan tingkat penyelesaian kasus oleh Polri naik 1,09 persen. Dari 74,25 persen tahun 2023 menjadi 75,34 persen tahun 2024. Di antaranya merupakan penyelesaian perkara melalui restorative justice yang bertambah 2.888 perkara atau naik 15,89 persen dari 18.175 perkara tahun 2023 menjadi 21.063 perkara tahun 2024.
Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Polri berhasil menyelamatkan 1.794 korban. Jumlah korban TPPO berkurang sebanyak 1.306 orang atau turun 42 persen dari 3.104 orang tahun 2023. Kasus TPPO yang telah diselesaikan mencapai 621 perkara. Meningkat 331 perkara atau 114 persen dibandingkan tahun sebelumnya 290 perkara.
Polri juga berhasil menurunkan angka kejahatan terhadap perempuan dan anak sebesar 3.344 kasus atau 12,3 persen. Dari 27.043 kasus tahun 2023 menjadi 23.699 kasus tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.374 kasus atau setara 52,2 persen berhasil diselesaikan Polri.
Komitmen Polri dalam melindungi kaum rentan diperkuat dengan inovasi atau terobosan membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak. Harapannya, penanganan kasus-kasus yang menimpa mereka baik sebagai saksi, korban atau pelaku lebih optimal dan komprehensif untuk memastikan hak-haknya terhadap keadilan dapat dipenuhi. Di sisi lain, ruang kesempatan bagi Polwan untuk mengembangkan karirnya juga semakin terbuka lebar. Sebelumnya, tidak banyak Jenderal Polwan yang berkesempatan menjadi pemimpin di level atas Polri.
Terkait tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat 1.280 kasus korupsi yang diungkap Polri sepanjang tahun 2024. Sebanyak 431 perkara atau 33,7 persen di antaranya telah diselesaikan hingga menjerat 830 Tersangka korupsi. Dari total Rp4,8 triliun potensi kerugian negara, sejumlah Rp877 miliar berhasil dilakukan asset recovery. Komitmen Polri dalam pemberantasan korupsi diperkuat dengan pembentukan Kortas Tipikor. Ide ini digagas pada zaman Kapolri Sutarman, diimpikan Kapolri Tito dan diwujudkan Kapolri Listyo Sigit.
Terkait kasus narkoba, lebih dari 36 ribu kasus telah diselesaikan Polri selama tahun 2024. Dari perkara sebanyak itu, jumlah narkoba yang disita mencapai senilai Rp8,6 triliun. Dengan demikian, sekira 40,4 juta jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ada 4 kasus narkoba menonjol yang ditangani Polri. Kasus Clandestine Laboratory di Jawa Barat, kasus Clandestine Laboratory di Bali, penangkapan beberapa DPO internasional di Thailand dan kasus narkoba jaringan internasional Timur Tengah (Afghanistan-Aceh-Jakarta).
Terkait perjudian, terdapat 4.926 perkara yang ditindak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.526 perkara atau 71,58 persen telah diselesaikan. Penyelesaian perkara judi bertambah 1.007 perkara atau 39,97 persen dibanding tahun 2023 sejumlah 2.519 perkara. Perkara judi online mencapai angka 1.611 perkara yang melibatkan 1.918 Tersangka. Baik bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul hingga pemain. Aset-aset seperti tanah, bangunan, perhiasan, kendaraan mewah, logam mulia sampai uang puluhan miliar harus disita serta ratusan ribu situs judi online diajukan pemblokitan ke kementerian terkait.
Selain itu, pada 21 September 2024 Polri bersama TNI berhasil membebaskan pilot Susi Air setelah disandera OPM/KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Pembebasan pilot Susi Air dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan gereja, serta masyarakat sehingga berhasil mencegah terjadinya korban dari pihak manapun.
Terkait lalu lintas, Polri melakukan penindakan terhadap 1.683.987 pelanggar melalui tilang non elektronik dan 460.246 tilang elektronik atau E-TLE. E-TLE merupakan hasil modernisasi teknologi dan layanan publik selain SIM online dan SKCK online dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Dampak positifnya, angka kecelakaan tahun 2024 mengalami penurunan 5,3 persen daripada tahun sebelumnya.
Kinerja yang ditunjukkan Polri dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya mendapatkan sorotan dari dalam negeri tapi juga dunia internasional. Berbagai lembaga riset dan survei global telah merilis penilaian mereka terhadap kinerja Polri. Sebut saja Global Residence Index, International Police Science Association (IPSA), Institute for Economics and Peace (IEP), Gallup bahkan PBB.
Pada awal Januari 2025, Global Residence Index merilis indeks keamanan 181 kota besar di dunia. Hasilnya, Jakarta menempati peringkat 87. Unggul atas Guangzhou (China), Istanbul (Turkey), New York (Amerika Serikat), Moskow (Rusia), Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thailand), dan New Delhi (India).
Jakarta adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kontribusi Polri menjaga keamanan dan ketertiban di ibukota membuat citra kota besar di Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini menjadi sangat penting bukan hanya bagi masyarakat tapi juga untuk menarik dan menjaga kepercayaan wisatawan maupun investor asing.
Pada tahun 2023, International Police Science Association (IPSA) berkolaborasi dengan Institute for Economics and Peace (IEP) pernah merilis riset bertajuk World Internal Security and Police Index (WISPI). Mereka mengukur kemampuan kepolisian suatu negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun keselamatan anggotanya.
Hasilnya, Polri menempati peringkat 63 dari 125 negara atau naik 21 peringkat dibanding sebelumnya di posisi 84 dari 127 negara. Bahkan untuk salah satu variabel, Polri menempati peringkat 3 dari 125 negara. Unggul atas Denmark dan Finlandia yang menempati peringkat 1 dan 2 secara keseluruhan. Selain menciptakan lompatan kinerja yang signifikan, itu artinya Polri juga berhasil menekan risiko gangguan keamananan dan ancaman ke titik yang lebih rendah.
Bahkan Gallup dalam laporan Global Law and Order 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 5 dari 120 negara dengan indeks keselamatan tertinggi di dunia. Mayoritas masyarakat Indonesia merasa aman bahkan saat berjalan sendirian pada malam hari. Dari hasil wawancara diketahui bahwa rasa aman tersebut diperoleh dari kinerja dan rasa percaya masyarakat terhadap kepolisian.
Adapun dalam menjaga perdamaian dunia, Polri bersama TNI berhasil menempati peringkat 5 sebagai pasukan yang paling berkontribusi berdasarkan data yang dirilis Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) per 31 Januari 2025. Per Desember 2024, jumlah pasukan Polri dan TNI yang bertugas dalam berbagai misi PBB mencapai 2.752 personel yang terdiri dari 2.599 laki-laki dan 193 perempuan. Kontribusi Indonesia bahkan lebih besar dari China dan Amerika Serikat yang masing-masing di peringkat 8 dan 82.
“Jika berpijak pada data dan fakta, justru Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah Kapolri terbaik sepanjang masa,” pungkas R Haidar Alwi.
