TANGSEL, dinamikanews.net- ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel sedang dilanda keresahan akibat belum cairnya TPP bulan Desember 2024.
Seperti yang dilansir kantor berita Tangerangupdate.com salah satu sumber menyebutkan bahwa pembayaran TPP terakhir yang diterima ASN adalah pada bulan November.
Berdasarkan sumber yang sama, pembayaran TPP bulan Desember seharusnya dilaksanakan sesuai dengan siklus anggaran yang berlaku, dengan batas waktu pembayaran pada bulan Desember.
Keterlambatan pembayaran ini diduga diakibatkan oleh regulasi baru yang melarang transfer ganda dalam satu bulan.
Akibatnya, kepastian mengenai pembayaran TPP bulan Desember masih belum jelas. Di sisi lain, pembayaran TPP bulan Januari akan dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan yang sama.
Pemkot Tansel Membantah
Dilain pihak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membantah tudingan tidak membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2024 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bantahan ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel, Eki Herdiana.
Eki mengklaim bahwa pembayaran TPP bulan Desember 2024 telah dilakukan pada bulan Januari 2025. Menurutnya, keterlambatan ini hanya kesalahpahaman.
“Prinsipnya kita selalu bayar, kerja dulu baru kita bayar. Insya Allah (semua) lengkap (sudah dibayar). Coba tanyain ke bendahara ya,” ujar Eki, kepada Tangerangupdate.com Senin, 3 Februari 2025.
Berdasarkan hal itu, Eki menegaskan bahwa Pemkot Tangsel telah membayar seluruh TPP ASN tahun 2024 kepada para ASN di lingkup Pemerintah Kota Tangsel.
Lebih lanjut, Eki menjelaskan jika kebijakan penyaluran pembayaran TPP diserahkan seluruhnya kepada masing-masing instansi di bawah Pemkot Tangsel.
“Dibayarkan tergantung OPD-nya, bisa beda-beda. Harusnya teman-teman OPD tanggal 31 selesai, lasiknya diajukan ke BPKAD,” jelasnya.
Ia juga menyayangkan pimpinan OPD tidak mensosialisasi perihal pembayaran TPP ke seluruh jajarannya. Menurutnya, hal inilah yang menjadi akar kekisruhan isu TTP tersebut.
“Sebetulnya pada rapat itu kita langsung zoom sama seluruh OPD. Masalahnya kayanya, ada yang tidak hadir atau kalau hadir tidak meneruskan ke bawah,” tandasnya. (TU/red)
