JAKARTA, Dinamikanews.net – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mendukung Program Makan Siang Gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Filep, program yang bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia wajib didukung sepenuhnya.
“Permasalahan gizi bagi generasi di Indonesia cukup rumit, mulai dari gizi buruk atau stunting, obesitas, gangguan akibat kekurangan yodium, hingga persoalan kekurangan gizi mikro/ kekurangan vitamin dan mineral tertentu. Jadi, Program Makan Siang Gratis dapat menjadi salah satu solusi,” Tegas Filep Wamafma.
Namun, Anggota DPD Papua Barat tersebut memberikan sejumlah catatan. Mulai dari standar gizi, pengelolaan anggaran, dan skala prioritas penerima program.
“Saya berharap program makan siang gratis benar-benar memperhatikan standar gizi yang layak. Jangan sampai, kualitas menu yang tidak sesuai standar gizi justru menimbulkan masalah baru karena akan dikonsumsi oleh jutaan siswa. Kita harap para ahli gizi, ahli kesehatan, dokter dan pihak berwenang memberikan saran terbaiknya kepada pemerintah sehingga program ini tidak kontra produktif,” tegas Filep melalui sambungan telpon (9/11/2024).
Filep juga turut mengomentari sejumlah uji coba makan siang gratis yang telah digelar di beberapa sekolah. Ia menilai bahwa niat baik pemerintah telah disambut baik oleh dunia Pendidikan.
“Kita melihat antusias siswa dan sekolah dalam menerima program ini. Tinggal bagaimana program ini utamanya di tahun 2025 dapat menyasar ke sekolah-sekolah prioritas yang benar-benar membutuhkan,” Tambahnya lagi.
Terakhir, Filep memberikan catatan terkait skema pengelolaan anggaran program tersebut. Menurut Filep pemerintah wajib memperhatikan batas defisit anggaran pada program ini. Karena APBN Negara saat ini telah defisit dan akan berujung pada bertambahanya hutang.
“Catatan terakhir saya soal pendanaan program ini. Kita tahu program ini akan dibiayai 100% oleh APBN, sedikit banyak akan mempengaruhi defisit anggaran. Kita berharap pemerintah memperhatikan rentang defisit anggaran dibawah 3% dari PDB demi memperhatikan stabilitas makro ekonomi dan stabilitas fiskal,” tutup Senator Papua Barat itu. (*)
