Dinamikanews.net – Eksekutif Kota Tangerang Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Tangerang Kota (EK LMND Tangkot) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 10 November 2026.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan demokrasi, desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, serta penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah Republik Indonesia.
Dalam aksi tersebut, Ketua LMND Tangerang Kota, Riswandi Ab’ur, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa demokrasi bukan milik keluarga, bukan pula warisan dinasti politik yang dapat diwariskan kepada siapa saja berdasarkan hubungan kekuasaan.
“Demokrasi ini bukan milik keluarga dan bukan pula milik dinasti. Demokrasi adalah milik rakyat. Ketika kekuasaan mulai dipertontonkan sebagai warisan keluarga, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan kemunduran demokrasi.”
Lebih lanjut, Riswandi menilai polemik mengenai Gibran Rakabuming Raka menjadi cerminan serius bagi kehidupan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Menurutnya, persoalan yang menyangkut legitimasi dan proses pencalonan seorang pemimpin tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir elite politik.
“Ketika hukum dapat dipertanyakan karena kepentingan kekuasaan, ketika prinsip kesetaraan di hadapan hukum kehilangan maknanya, maka negara sedang berada di ambang kemunduran demokrasi. Republik ini tidak boleh dijalankan berdasarkan kepentingan keluarga ataupun dinasti politik,” tegasnya.
Selain persoalan demokrasi, EK LMND Tangerang Kota juga menyoroti kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dinilai semakin tenggelam dari perhatian publik. Padahal, persoalan tersebut menyangkut keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal, serta tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup.
LMND menilai bahwa persoalan Karhutla tidak boleh dibiarkan menghilang hanya karena pergantian isu di ruang publik. Pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penanganan kasus, pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, serta langkah konkret untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
Di sisi lain, publik juga menyaksikan ketegangan dan perseteruan di kalangan elite politik Indonesia, termasuk polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta tindakan aparat kepolisian Republik Indonesia yang menjadi sorotan. Situasi tersebut harus dijelaskan secara transparan dan berdasarkan hukum. Aparat kepolisian sebagai institusi penegak hukum harus tetap menjaga independensi dan profesionalitasnya, bukan terseret dalam kepentingan politik praktis.
Atas berbagai persoalan tersebut, EK LMND Tangerang Kota menyampaikan tuntutan:
1. Mendesak DPR RI untuk menindaklanjuti persoalan dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka serta mendorong proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional apabila terpenuhi dasar hukumnya.
2. Mendesak pemerintah Republik Indonesia mengangkat persoalan Karhutla sebagai isu nasional dan menyelesaikan seluruh kasus yang belum tuntas.
3. Menuntut transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap penanganan Karhutla, termasuk penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
4. Mendesak agar institusi kepolisian tetap independen, profesional, dan tidak menjadi alat kepentingan politik elite.
5. Mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap berbagai persoalan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Bagi EK LMND Tangerang Kota, aksi demonstrasi ini bukan sekadar penyampaian pendapat di muka umum, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga demokrasi dan mengawal kepentingan rakyat.
“Demokrasi bukan warisan keluarga. Republik bukan milik dinasti. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan,” pungkasnya
