Pihaknya juga terus memantau konflik di Timur Tengah. Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga nantinya proses haji bisa berjalan dengan baik.


“Mudah-mudahan pertikaian di Timur Tengah bisa segera menurun dan kami berharap mereka yang berseteru di sana menghormati proses haji umat Islam dari seluruh dunia,” ujar dia.

Gus Irfan, sapaan akrabnya, juga ingin konflik tersebut bisa reda sehingga nantinya umat Muslim bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang.

“Dengan menghormati itu mereka akan menurunkan tensi konflik sehingga umat Islam bisa melaksanakan haji dengan tenang dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Baca Juga :  Perkuat Sinergi UMKM, BRI KC Jakarta Jelambar Kunjungi Merchant Ogood Coffee & Eatery Grogol

Kementerian Haji dan Umrah juga berkomitmen penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus mencerminkan pelayanan publik yang lancar, bersih, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Dalam pengelolaan haji, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp18 triliun, sehingga pemerintah pun mengutamakan pentingnya aspek akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran.

Kementerian Haji dan Umrah juga melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri dalam pengawasan pengadaan serta tata kelola keuangan dalam musim haji 2026.