BREBES, Dinamikanews.net – Wakil Bupati Brebes, Wurja, memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala desa agar mengelola keuangan desa secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa anggaran desa bukan milik kepala desa maupun perangkatnya, melainkan uang rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan Wurja saat membuka Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa di Ballroom Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 309 peserta, terdiri dari 292 kepala desa dan 17 camat se-Kabupaten Brebes.
Mewakili Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Wurja menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan desa tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran maupun lengkapnya laporan administrasi.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah sejauh mana pembangunan dan program pemerintah desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Uang desa itu uang rakyat. Setiap rupiah yang masuk dalam APBDes ada hak masyarakat di dalamnya. Ada jalan yang harus diperbaiki, ada anak yang membutuhkan layanan, dan ada warga yang menunggu pembangunan,” tegas Wurja.
Kades Diminta Tidak Main-main dengan Anggaran
Wurja juga mengingatkan bahwa transparansi pengelolaan APBDes tidak cukup hanya dengan memasang papan informasi anggaran di kantor desa.
Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran, besaran belanja, hingga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Ia secara khusus mengingatkan agar tidak terjadi kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran (mark up), pemotongan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, maupun laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai fakta.
“Jangan main-main dengan anggaran desa. Tidak boleh ada kegiatan fiktif, mark up, pemotongan anggaran, atau laporan yang tidak sesuai fakta,” tandasnya.
Selain pengelolaan keuangan, aset desa juga menjadi perhatian. Seluruh kekayaan desa diminta dicatat, diinventarisasi, serta dilengkapi dokumen kepemilikan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pengawasan Dana Desa Perlu Diperkuat
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Brebes juga menyampaikan upaya penyempurnaan regulasi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
Penyempurnaan diarahkan untuk memperjelas tahapan pengusulan, verifikasi, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban bantuan agar lebih tertib dan tepat sasaran.
Wurja meminta para camat aktif melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. Sementara Dinpermades, BPKAD, dan Inspektorat diharapkan memperkuat koordinasi serta pendampingan.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Basuki Sriono, serta Kepala BPKAD Kabupaten Brebes, Edy Kusmartono.
Masyarakat Berhak Mengawasi Pembangunan Desa
Peringatan Wabup Wurja tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran desa harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebab, pembangunan desa bukan hanya persoalan terserapnya anggaran atau selesainya laporan administrasi. Lebih dari itu, masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya melalui infrastruktur yang baik, fasilitas publik yang memadai, serta pelayanan yang semakin berkualitas.
Transparansi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Dengan demikian, pengawasan masyarakat terhadap penggunaan APBDes perlu terus diperkuat agar setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi warga.
(D. Miranoor)















