SEMARANG, Dinamikanews.net – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak akan ada praktik penimbunan plastik di tengah lonjakan harga bahan baku plastik. Di saat yang sama, Pemprov mulai mendorong penggunaan bioplastik sebagai solusi jangka menengah dan panjang yang lebih ramah lingkungan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, July Emmylia, mengatakan, kenaikan harga plastik dipicu gangguan pasokan global akibat ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz. Kondisi tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga naphta, bahan baku utama plastik.
“Harga naphta naik signifikan dari sekitar 600 dolar AS per ton menjadi 900 dolar AS per ton. Ini yang kemudian mendorong kenaikan harga plastik di tingkat industri,” ujar Emmy saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, dampak paling besar dirasakan pelaku usaha sektor makanan dan minuman, khususnya industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM. Hal ini karena plastik digunakan sebagai kemasan utama dalam proses produksi.
“Tekanan paling berat dirasakan IKM maupun UKM sektor pangan, karena penggunaan plastik sangat intens sebagai kemasan utama. Sektor lain seperti furnitur dan tekstil tetap terdampak, namun tidak sebesar itu,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat dengan memperketat pengawasan distribusi plastik di lapangan. Pengawasan akan dilakukan bersama aparat kepolisian guna mencegah praktik penimbunan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan.
“Dalam jangka pendek kami akan turun bersama kepolisian untuk memastikan tidak ada penimbunan plastik, sekaligus menjaga stabilitas distribusi,” tegas Emmy.
Selain itu, Pemprov juga akan kembali menguatkan kampanye pengurangan plastik sekali pakai di masyarakat. Edukasi penggunaan alternatif seperti tumbler, tas belanja pakai ulang, dan pengurangan konsumsi plastik menjadi fokus utama.
Di sisi lain, untuk jangka menengah hingga panjang, Pemprov Jawa Tengah mulai mendorong penggunaan bioplastik berbahan baku lokal, seperti pati singkong. Meski harganya relatif lebih tinggi, langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari transisi menuju industri yang lebih berkelanjutan.
“Substitusi bisa dimulai bertahap, sekitar 20 hingga 30 persen, sebelum nantinya beralih lebih luas ke bahan ramah lingkungan,” ujarnya.
Pemprov juga mendorong pelaku industri untuk bertransformasi menuju konsep industri hijau. Salah satunya melalui pemanfaatan energi terbarukan, seperti panel surya yang dinilai mampu menekan biaya produksi hingga 20 persen.
“Efisiensi energi ini diharapkan bisa menutup kenaikan biaya akibat penggunaan bahan ramah lingkungan,” tambahnya.
Emmy pun mengajak masyarakat dan pelaku UMKM untuk mulai beradaptasi dengan perubahan tersebut.
“Kami mengimbau masyarakat dan UMKM untuk mulai beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Tantangan ini justru bisa menjadi peluang untuk bertransformasi,” pungkasnya.
(D. Miranoor)
