Dinamikanews.net| Sejumlah warga di Kampung Kadeper RT 001/003, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penolakan ini bukan karena program MBG itu sendiri, melainkan karena lokasi yang dianggap tidak tepat dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat. Selasa, ( 18/11/2025).
Warga mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah diundang dalam musyawarah atau diberi penjelasan resmi tentang rencana pembangunan dapur MBG. Fasilitas umum (fasum) yang direncanakan sebagai lokasi ini selama ini digunakan untuk aktivitas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kadeper, kegiatan olahraga, dan sebagai ruang publik bagi masyarakat.
Kosasih, perwakilan pemuda setempat, menjelaskan bahwa warga baru mengetahui rencana ini setelah melihat persiapan di lapangan. “Kami bukan menolak programnya, tapi proses dan lokasinya yang tidak sesuai. Harusnya ada musyawarah dulu dengan warga. Ini fasum yang setiap hari digunakan masyarakat,” ujarnya.
Selain masalah prosedur, warga juga menyoroti aspek teknis lokasi. Dapur MBG direncanakan berdiri di tengah permukiman padat, yang dinilai tidak ideal untuk pengolahan makanan berskala besar. Hal ini berkaitan dengan akses kendaraan dan standar jarak layanan untuk menjangkau peserta program.
Kekhawatiran utama adalah pengelolaan limbah. Di sekitar fasum tidak ada saluran irigasi atau sungai sebagai jalur pembuangan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Warga juga mempertanyakan mitigasi terhadap limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang mungkin dihasilkan dari aktivitas dapur.
Tokoh masyarakat, Komarudin, menegaskan bahwa warga tetap mendukung niat baik pemerintah melalui program MBG. Namun, ia menekankan pentingnya kajian lokasi yang mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan. “Kami mendukung program pemerintah, tapi lokasi harus benar-benar dikaji. Jangan sampai menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Warga ingin diajak bicara, bukan hanya diberi keputusan,” kata Komarudin.
Warga berharap pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait dapat meninjau ulang lokasi pembangunan serta membuka ruang dialog. Keputusan yang diambil harus memprioritaskan keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan publik agar program MBG dapat berjalan lancar tanpa konflik.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pemerintah desa dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan warga. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu, yang bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.
Ryan
