Banjarnegara – Sebagai bentuk kepedulian terhadap program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, PT. BPR BKK Mandiraja (Perseroda) Kabupaten Banjarnegara memberikan bantuan dana untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTHL) milik Rustini, seorang penyandang disabilitas yang juga orang tua tunggal dengan tiga anak. Rusini kemarin tinggal di rumah yang sangat sederhana berukuran 2,5 x 4 meter di Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara.
Bantuan dana diserahkan oleh Plt direktur Utama PT. BPR BKK Mandiraja (Perseroda) D. Triristanto Budiono kepala Kepala Badan Penanggulanagn Daerah Banjarnegara Aji Piluroso kemarin.
Kepada Media Plt direktur Utama BPR BKK Mandiraja D. Triristanto Budiono mengatakan total bantuan yang diberikan unuk pemugaran RTLH milik Rustini adalah sebesar 10 juta yang berasal dari dana Corporate Sosial Responsibiliti (CSR) BPR BKK Mandiraja.
“Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas rumah warga yang tidak layak huni dan mengurangi angka kemiskinan. Kami sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), siap berperan aktif dalam mendukung program pemerintah daerah Banjarnegara dalam rangka pengentasan kemiskinan di Banjarnegara,” kata D. Triristanto
Ia juga mengatakan jika BKK Mandiraja sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Bantuan yang diberikan kepada Keluarga Rustini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.
Berdasarkan laporan dari BPBD Banjarnegara Saat ini pemugaran rumah Rustini hampir rampung atau sudah 80 persen lebih tinggal mengerjakan finishing saja.
Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana memberikan apresiasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Banjarnegara.
Apresiasi tersebut diberikan atas inisiatif BUMD yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, termasuk penyaluran paket sembako, sebagai bagian dari program BUMD Peduli.
Ia juga mengajak semua pihak termasuk BUMD untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.
Hal ini dilakukan agar target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah Banjarnegara tercapai. Bupati juga menekankan pentingnya data yang akurat agar upaya penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
“Penanganan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk didalamnya BUMD,” katanya.
Angka kemiskinan ekstrem di Banjarnegara pada tahun 2024 adalah 1,09%, atau setara dengan 10.180 jiwa, menurut data Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Angka ini turun dari 1,50% pada tahun 2023, yang berjumlah 14.010 jiwa.
Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarnegara, Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Banjarnegara juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 137.680 jiwa, turun dari 138.990 jiwa pada tahun 2023.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program, termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Data ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan di Banjarnegara, dengan adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem yang cukup signifikan.(A13)
