Tangerang, Dinamikanews.net – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang mengecam keras ucapan Lukman sebagi Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindikbud) Provinsi Banten. (15/6/25).
Hal tersebut terjadi lantaran Lukman dinilai telah merendahkan masyarakat Tangerang, hal itu dipicu oleh laporan Banten Kita pada Jumat, 13 Juni kemarin.
Dalam kunjungan ke SMK Negeri 3 Tangerang, saat dimintai keterangan oleh awak media tentang panjangnya antrean warga yang ingin melegalisir Kartu Keluarga (KK) untuk pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025, Lukman malah menyindir warga dengan sebutan “kampungan” dan “enggak paham digital.”
Pernyataan tersebut sontak mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua IMM kota Tangerang “PLH Kadindikbud Banten menyebut masyarakat Kota Tangerang ‘orang kampung yang enggak paham digital’ itu sombong sekali, Mas! Warga datang karena sistemnya membingungkan, bukan karena mereka bodoh,” ucap Aufa Fadhlurrohman Ketua Umum PC IMM Kota Tangerang, Minggu (15/6) kemarin.
IMM: Jangan Salahkan Rakyat, Benahi Dulu Sistemnya!
Selain itu, Aufa menekankan menegaskan “seharusnya menyelesaikan masalah antrean SPMB 2025 dengan memberikan pengajaran atau informasi, bukan malah mengejek. Sebab, tidak semua warga melek dan punya akses digital yang sama. Apalagi, jika sistemnya masih dalam masa transisi dan belum terjelaskan secara tuntas kepada publik.” Tegas Aufa
“Sistem digitalisasi yang sosialisasinya setengah-setengah justru membingungkan warga,” lanjut Aufa.
“Akibatnya, kebingungan ini semakin parah kalau pejabat malah menyalahkan rakyatnya sendiri.” tambahnya.
Selain itu, Aufa juga menekankan pentingnya sosialisasi digitalisasi dokumen yang benar agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Sebagai organisasi Mahasiswa yang berpihak kepada rakyat, PC IMM Kota Tangerang mengajukan tiga Permintaan untuk Pemerintah Provinsi Banten:
- PLH Kadindikbud Banten harus meminta maaf secara terbuka atas ucapannya yang merendahkan warga Kota Tangerang.
- Perbaiki sistem komunikasi dan informasi publik, terutama terkait penerapan digitalisasi dokumen kependudukan untuk SPMB 2025. Jangan sampai ada lagi warga yang bingung!
- Gubernur Banten harus turun tangan! Evaluasi sikap-sikap pejabat yang tidak menjalankan pelayanan publik dengan baik.
Tak hanya berhenti sampai disitu, Aufa juga menyatakan bahwa IMM akan turun ke jalan jika sikap arogan terhadap rakyat terus dibiarkan.
“IMM bukan cuma penjaga etika kampus, tapi juga garda moral masyarakat, tuntuan kami tak diindahkan kami turun aksi!” Pungkasnya.
