Dinaminanews.net – Mendukung 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo – Gibran serta sejalan dengan Asta Cita pada bidang memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, PT Pertamina (Persero) terus memperkuat sistem dan konsisten menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Hingga saat ini, berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dalam operasionalisasinya, Pertamina telah mengembangkan sistem GCG, antara lain melakukan konsultasi dan pelatihan bersama penegak hukum, menerapkan regulasi Code of Conduct (COC) dan Conflict of Interest (COI), Sistem Compliance Online (Compol), Whistle Blowing System (WBS) dan Business Continuity Management System (BCMS).
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan berbagai upaya dalam rangka memperkuat Sistem GCG Pertamina telah diakui dan menjadi rujukan dari Kementerian/Lembaga, BUMN, Universitas dan Swasta.
“Salah satu sistem unggulan Pertamina yaitu sistem pelaporan atau pengaduan pelanggaran WBS, yang kini menjadi acuan dan perbandingan berbagai instansi pemerintah dan pelaku bisnis lainnya,” ungkap Fadjar.
Menurutnya, salah satu keunggulan sistem WBS Pertamina adalah sejak 2021 Pertamina telah memiliki Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Pertamina juga bekerja sama dengan lembaga lain yakni Inspektorat Kementerian BUMN, Badan Standardisasi Nasional, dan Ombudsman RI.
“Kerjasama dengan penegak hukum lembaga lainnya ini akan membentengi Pertamina dari tindakan yang melanggar hukum,”ujarnya.
Fadjar menambahkan, pada tahun 2024 WBS, Pertamina telah menerima sertifikasi ISO 37002 dalam penerapan Whistleblowing Management System (Unaccredited).
“Ini merupakan capaian milestone, karena Pertamina menjadi BUMN pertama yang tersertifikasi ISO 37002,” ungkap Fadjar.
Untuk memastikan, sistem berjalan efektif, Pertamina terus melakukan sosialisasi kepada seluruh manajemen dan pekerja dalam berbagai bentuk, antara lain Corporate Broadcast WBS, Sharing session atau sosialisasi Fraud Awareness di seluruh entitas Pertamina Group. Fraud Awareness ini dikembangkan melalui Aplikasi Mobile Learning TRACO yang dapat diakses oleh seluruh Pekerja Pertamina.
“Pertamina secara berkelanjutan membangun kesadaran untuk memastikan praktik tata kelola yang baik dipatuhi oleh seluruh pekerja dan manajemen,” tandas Fadjar.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
Jakarta, 23 Januari 2025 – Mendukung 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo – Gibran serta sejalan dengan Asta Cita pada bidang memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, PT Pertamina (Persero) terus memperkuat sistem dan konsisten menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Hingga saat ini, berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dalam operasionalisasinya, Pertamina telah mengembangkan sistem GCG, antara lain melakukan konsultasi dan pelatihan bersama penegak hukum, menerapkan regulasi Code of Conduct (COC) dan Conflict of Interest (COI), Sistem Compliance Online (Compol), Whistle Blowing System (WBS) dan Business Continuity Management System (BCMS).
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan berbagai upaya dalam rangka memperkuat Sistem GCG Pertamina telah diakui dan menjadi rujukan dari Kementerian/Lembaga, BUMN, Universitas dan Swasta.
“Salah satu sistem unggulan Pertamina yaitu sistem pelaporan atau pengaduan pelanggaran WBS, yang kini menjadi acuan dan perbandingan berbagai instansi pemerintah dan pelaku bisnis lainnya,” ungkap Fadjar.
Menurutnya, salah satu keunggulan sistem WBS Pertamina adalah sejak 2021 Pertamina telah memiliki Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Pertamina juga bekerja sama dengan lembaga lain yakni Inspektorat Kementerian BUMN, Badan Standardisasi Nasional, dan Ombudsman RI.
“Kerjasama dengan penegak hukum lembaga lainnya ini akan membentengi Pertamina dari tindakan yang melanggar hukum,”ujarnya.
Fadjar menambahkan, pada tahun 2024 WBS, Pertamina telah menerima sertifikasi ISO 37002 dalam penerapan Whistleblowing Management System (Unaccredited).
“Ini merupakan capaian milestone, karena Pertamina menjadi BUMN pertama yang tersertifikasi ISO 37002,” ungkap Fadjar.
Untuk memastikan, sistem berjalan efektif, Pertamina terus melakukan sosialisasi kepada seluruh manajemen dan pekerja dalam berbagai bentuk, antara lain Corporate Broadcast WBS, Sharing session atau sosialisasi Fraud Awareness di seluruh entitas Pertamina Group. Fraud Awareness ini dikembangkan melalui Aplikasi Mobile Learning TRACO yang dapat diakses oleh seluruh Pekerja Pertamina.
“Pertamina secara berkelanjutan membangun kesadaran untuk memastikan praktik tata kelola yang baik dipatuhi oleh seluruh pekerja dan manajemen,” tandas Fadjar.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
