Kabupaten Tangerang, Dinamikanews.net – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam BEM Banten Bersatu menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kepemimpinan Bupati Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid pada, Rabu, 4 Juni 2025.
Aksi ini menjadi catatan kritis atas kinerja Pemkab Tangerang yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan-persoalan krusial di wilayah tersebut. Mahasiswa menyuarakan kekecewaan mendalam atas absennya Bupati dan Wakil Bupati dalam menerima massa aksi, yang akhirnya hanya difasilitasi oleh Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, bersama beberapa kepala dinas.
Turut hadir dalam pertemuan dengan massa aksi antara lain:
* Muchamad (Staf Khusus)
* Tapsut Sudrajat (Kadis BPBD)
* Farizal (Plt Sekdis)
* Fachrul (Kadis DLHK)
* Agus (Perwakilan Dinas Pendidikan)
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Aliansi BEM, Akhmad Nawawi, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolik, melainkan desakan nyata agar Pemkab Tangerang segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disuarakan oleh mahasiswa.
Aliansi mahasiswa membawa sembilan tuntutan utama, antara lain:
1. Mendesak transparansi proyek PIK 2.
2. Mendesak pengesahan Perbub No. 12 Tahun 2022 menjadi Perda, serta pencopotan Kadishub yang dinilai lalai menjalankan tugas.
3. Tindakan tegas terhadap maraknya parkir liar truk tanah.
4. Pemberantasan praktik percaloan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
5. Penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak.
6. Pencopotan Kepala DLHK karena gagal dalam pengelolaan dan pengawasan sampah di TPA Jatiwaringin.
7. Realisasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOSDA).
8. Rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak.
9. Penanganan serius terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang.
Dalam kesempatan tersebut, Alif — salah satu orator juga menyoroti mangkraknya proyek pembangunan gapura di beberapa titik wilayah Kabupaten Tangerang. “Gapura yang baru dibangun akhir 2024 dan awal 2025 sudah rusak parah. Ini proyek bernilai ratusan juta rupiah, tapi kualitasnya sangat buruk. Di mana pengawasan dan pertanggungjawabannya?” tegas Alif.
Sebagai langkah konkret, mahasiswa meminta Sekda Soma Atmaja menandatangani pakta integritas atau nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen untuk memfasilitasi pertemuan langsung dengan Bupati guna menyerahkan naskah akademik yang telah disusun oleh BEM se-Kabupaten Tangerang.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran kritis generasi muda dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah, dan menjadi peringatan bagi Pemkab Tangerang bahwa kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas
