Tangerang, Dinamikanews.net – Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMKP) mengepung kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, Senin, 20 Oktober 2026. Memprotes lambannya penanganan kekeringan ekstrem selama tujuh bulan yang memicu gagal panen massal di 18 kecamatan.
Kemarahan massa memuncak bukan sekadar karena alam yang tak bersahabat. Mereka merasa ditinggalkan. Koordinasi aksi, Alamsyah menuding Dinas Pertanian tidak peka, bahkan terkesan menutup mata terhadap derita di lapangan. Bukannya solusi nyata seperti sumur bor yang diperbanyak, petani justru merasa ‘ditantang’ saat mencoba menjalin dialog.
“Kami hanya ingin diskusi mencari solusi terbaik, tapi Kadis malah seolah menantang kami untuk demo. Sikap seperti itu tidak menggambarkan seorang ASN yang melayani,” ujar Alam dengan nada bergetar. Ia menyayangkan sikap pejabat yang lebih memilih berkutat di ruang ber-AC atau rapat di Jakarta ketimbang turun ke pematang sawah.
Ironisnya, alasan kesibukan dengan jadwal padat menjadi dalih sulitnya menemui pemangku kebijakan. Bagi petani, tak ada gunanya perayaan megah jika perut rakyat di lumbung pangan justru keroncongan. Alam mendesak agar Kadis Pertanian meminta maaf dan segera meralat ucapannya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian, Ujang Sudiartono, berkilah bahwa pihaknya bukannya abai. Ia mengakui jadwal dinas memang sangat padat menjelang HUT Kabupaten.
Berdasarkan Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPTD BPTPHP) Provinsi Banten. Bahwa per 16 Oktober 2026, kekeringan memang telah mengepung 56 desa dengan total luas lahan terdampak mencapai 756 hektar. Dari jumlah itu, 443 hektar dinyatakan puso alias gagal total.
Ujang mengklaim bantuan mulai disalurkan secara bertahap, termasuk bantuan benih padi dan pompa di beberapa titik seperti Tegal Kunir Kidul.
“Kami sudah menyiapkan upaya memberikan bantuan benih padi pengganti bagi petani yang puso yang 433 hektar berdasarkan data yang diterima dari Provinsi Banten,” katanya
Namun bagi massa aksi, bantuan itu terasa seperti tetesan air di padang pasir: terlalu sedikit dan terlambat datang. Mereka menuntut aksi nyata yang menyentuh seluruh wilayah terdampak, bukan sekadar seremoni panen di satu-dua lokasi saja. (Hil)
