Papua Barat Daya, Dinamikanews.net – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Papua Barat Daya untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN Rahman Rajab di Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat, mengatakan SPPG 3T tersebut merupakan bagian dari 480 SPPG 3T yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, dan diluncurkan secara serentak di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota.
“Ini merupakan pembukaan SPPG pertama di era kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional sebanyak 480 yang sudah diverifikasi dan hari ini diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Rahman saat peresmian SPPG 3T di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Ia menjelaskan, di Papua Barat Daya terdapat 15 SPPG 3T yang masuk dalam daftar, tersebar di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw.
Salah satu SPPG 3T yang diluncurkan berada di Maibo Kabupaten Sorong dengan target penerima manfaat sebanyak 107 orang yang terdiri atas 64 peserta didik serta penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita atau kelompok 3B.
Menurut Rahman, jumlah penerima manfaat pada setiap SPPG berbeda-beda dan disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang dilayani, termasuk jumlah sekolah dan peserta didik di wilayah tersebut.
“Memang di SPPG Maibo ini yang paling sedikit, ada 107. Karena penduduknya sangat terbatas, sekolah cuma satu, ada PAUD satu, dan siswanya juga sedikit,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan jumlah penerima manfaat tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap masyarakat di wilayah 3T.
“Kehadiran kita itu bagaimana negara hadir memberikan makan bergizi kepada setiap anak bangsa. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi memang membutuhkan, di situlah negara hadir melalui Badan Gizi Nasional,” katanya.
Rahman juga menjelaskan, SPPG yang belum beroperasi harus melalui tahapan sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan BGN.
Menurut dia, setelah seluruh persyaratan dipenuhi, proses verifikasi dan validasi akan dilakukan kembali oleh tim terkait sebelum SPPG dinyatakan dapat beroperasi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya sekaligus Ketua Satgas MBG Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan program MBG, khususnya pembukaan SPPG 3T di wilayah Papua Barat Daya.
Ia mengatakan, masyarakat Papua Barat Daya menyambut antusias program prioritas nasional tersebut.
“Saat ini untuk Papua Barat Daya kami laporkan kepada Bapak Kepala BGN bahwa ada 31 SPPG aglomerasi yang operasional. Kemudian untuk SPPG 3T ada 14,” kata Ahmad.
Ia menyebutkan, total penerima manfaat program MBG di Papua Barat Daya sebanyak 84.180 orang, terdiri atas peserta didik tingkat TK hingga SMA mencapai 67.276 orang. Sementara penerima manfaat kelompok 3B sebanyak 11.509 orang dan guru serta tenaga pendidik sebanyak 5.395 orang.
“Selain itu, terdapat 1.309 tenaga kerja atau relawan yang bertugas di SPPG,” katanya.
Ahmad berharap BGN memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SPPG 3T di Papua Barat Daya agar pelayanan program MBG dapat menjangkau masyarakat di pelosok dan kampung-kampung.
Ia menyebutkan, dari enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya, Kota Sorong telah terlayani penuh melalui skema aglomerasi, sedangkan wilayah lainnya lebih banyak masuk kategori 3T.
“Namun hingga saat ini baru 14 yang operasional. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon perhatian dari Bapak Kepala BGN agar daerah-daerah 3T di Papua Barat Daya ini juga kemudian diberi atensi sehingga dapur SPPG 3T ini bisa segera operasional,” ujarnya.
Ahmad mengatakan masih terdapat dua kabupaten di Papua Barat Daya yang SPPG-nya belum beroperasi, yakni Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.
Menurut dia, percepatan operasional SPPG 3T diperlukan agar program MBG dapat dirasakan secara lebih merata, terutama oleh anak-anak asli Papua yang berada di wilayah pelosok.
