Brebes, Dinamikanews.net – Minggu, 7 Desember 2025 Muhammadiyah Jawa Tengah 2 mengadakan rapat konsolidasi kebijakan publik yang bertempat di Ballroom King Hotel.
Acara yang berlangsung selama 2 hari dari mulai tanggal 6-7 Desember 2025 dihadiri utusan dari 35 kabupaten dan kota diantaranya wilayah Jawa Tengah bagian barat umumnya mencakup Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, Purwokerto), serta Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, Pekalongan, Magelang, Purworejo, Wonosobo, Kendal dan sebagainya.
LHKP sendiri berfungsi sebagai pemikiran yang mengkaji isu-isu strategis, politik kebangsaan. Rakorwil LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah juga merupakan forum penting untuk konsolidasi dan perumusan politik Muhammadiyah dalam merespons dinamika kebijakan publik, termasuk isu politik kebangsaan, tata kelola lingkungan, dan kebijakan kelautan.
“Pemilu besok itu kan adalah pemilu transisi juga dengan sistem yang relatif lebih baru. Kami ingin bahwa acara semacam recording ini menjadi pendidikan politik bagi semua warga Muhammadiyah dan juga sebetulnya bisa menunjukkan ke semua masyarakat pada umumnya,” ujar Zakiyuddin Baidhawy salah satu Wakil Ketua PWM Jawa Tengah yang membidangi Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI), LHKP saat diwawancarai awak media.
LHKP Muhammadiyah mendorong kepada para kader untuk terjun di momen politik kedepannya lebih aktif lagi karena tidak menutup kemungkinan dampak dari ketidaknetralan pemerintah dalam pesta demokrasi.
“Banyak isu penting sebenarnya yang akan kita sikapi dalam forum ini, namun kita akan lebih berfokus pada pemilu, apa alasannya?” Ujar Wahyudin Noor Aly (akrab disapa Goyud), salah satu dari anggota DPR RI fraksi PAN.
“Salah satu alasan karena pemerintah tidak netral dalam pemilu, kenapa tidak netral? Karena ada ASN yang mau diajak untuk terlibat dalam politik praktis. Salah satu contoh jadi tim sukses,” tambahnya.
Masyarakat diharapkan lebih cerdas dan jeli sehingga dapat lebih memahami apa arti pemilu yang sesungguhnya. Tentunya dengan sering terjadi seperti ini pemerintah masih banyak kekurangan dan perlu banyak perbaikan terutama dalam hal perhitungan suara dari tingkat yang paling bawah sampai pusat. (D. Miranoor)
