Pengurus DPC GMNI Tangerang Periode 2026- 2028 Resmi Dilantik

Minggu, 5 Juli 2026 - 19:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: photo;
hw-remosaic: false;
touch: (-1.0, -1.0);
modeInfo: ;
sceneMode: 8;
cct_value: 0;
AI_Scene: (-1, -1);
aec_lux: 298.2296;
aec_lux_index: 0;
hist255: 0.0;
hist252~255: 0.0;
hist0~15: 0.0;
albedo:  ;
confidence:  ;
motionLevel: -1;
weatherinfo: null;
temperature: 46;

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: photo; hw-remosaic: false; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: 8; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 298.2296; aec_lux_index: 0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0; albedo: ; confidence: ; motionLevel: -1; weatherinfo: null; temperature: 46;

Tangerang, Dinamikanews.net – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tangerang periode 2026 – 2028 resmi dilantik, Minggu (5/7/2026).

Prosesi pelantikan pengurus DPC GMNI Tangerang dipimpin langsung oleh Ketua DPP GMNI disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, Kepala Dinas Pertanian mewakili Bupati Tangerang.Ketua DPD GMNI Banten Endang , PA GMNI Sumantri

Ketua DPC GMNI Tangerang Saeful Bahri usai pelantikan mengatakan, Alhamdulillah hari ini pelantikan berjalan dengan lancar, sehingga setelah acara ini kami dapat lebih leluasa dalam melakukan pergerakan dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah. Serta persoalan yang ada khusus di kabupaten tangerang,

Baca Juga :  Teknologi IPHA Sukses Tingkatkan Produksi Padi, Menteri PU: Terimakasih Bantuan Burung Hantu dari Presiden

Lanjut ceming sapaan akrabnya, banyak sekali persoalan di kabupaten tangerang salah satunya persoalan sampah, yang kedua tentang Konvensasi petani yang beberapa bulan lalu gagal panen karena terkena dampak bajir,

“Sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2021. Bahwa Keika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh bencana maka pemerintah daerah wajib memberikan Konvensasi kepada para petani sesuai dengan kemampuan kas daerah,” Ujarnya

Baca Juga :  Hadiri Simposium di Undip Semarang, Wamen Diana Tekankan Pentingnya Smart Vertical Housing

Ditempat yang sama Alumni GMNI Sumantri mengatakan, kami berharap dengan adanya kepengurusan yang baru ini dapat bermitra dengan baik khusus sebagai Mitra strategis serta mitra krtis dengan pemerintah daerah. Serta dapat menjalani kerjasama dengan masyarakat, kaum marhaen, buruh tani,

Lanjut Sumantri yang juga menjabat sebagai komisioner Bawaslu Provinsi Banten,mahasiswa patut harus kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat, sebagai kontrol sosial harus memastikan program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Ini merupakan bagian dari dinamika perjalanan organisasi.

 

Berita Terkait

Menteri LH Minta Persoalan Sampah Di Sumbar Selesai Pada 2027
Bupati Tangerang Pastikan Warga Terima Hunian dan Air Bersih Saat Tinjau pembangunan RTLH di Tigaraksa
Anggota DPRD Fraksi Demokrat M. Yaya Amsori : Apresiasi Kinerja Bupati Tangerang Dalam Program Gebrak Pak Kumis
DKI Jakarta Alami Kerugian Miliaran Rupiah Imbas JPO Tendean Ditabrak Truk
Kunjungi Kejagung, Polri Serahkan Administrasi Penyidikan Korupsi
Bansos PKH Dan BPNT Untuk Triwulan Ketiga Cair Pada 20 Juli 2026
Menhut Siapkan Kawasan Preservasi Orangutan seluas 87 Ribu Hektare
Prabowo Optimistis Kebangkitan Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi RI

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 17:51 WIB

Menteri LH Minta Persoalan Sampah Di Sumbar Selesai Pada 2027

Rabu, 15 Juli 2026 - 17:45 WIB

Bupati Tangerang Pastikan Warga Terima Hunian dan Air Bersih Saat Tinjau pembangunan RTLH di Tigaraksa

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:43 WIB

Anggota DPRD Fraksi Demokrat M. Yaya Amsori : Apresiasi Kinerja Bupati Tangerang Dalam Program Gebrak Pak Kumis

Selasa, 14 Juli 2026 - 20:40 WIB

DKI Jakarta Alami Kerugian Miliaran Rupiah Imbas JPO Tendean Ditabrak Truk

Selasa, 14 Juli 2026 - 18:13 WIB

Kunjungi Kejagung, Polri Serahkan Administrasi Penyidikan Korupsi

Berita Terbaru