Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Harus Mempertegas Pemisahan Fungsi Kewenangan Penegak Hukum

Sabtu, 8 Februari 2025 - 15:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

dinamikanews.net – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, asas dominus litis (pengendali perkara) tidak dapat dijadikan alasan untuk melegalisasi penyerobotan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya oleh Kejaksaan melalui Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP.

Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya di banyak negara, jaksa memang kerap terlibat dalam penanganan perkara sejak tahap penyidikan. Akan tetapi hal itu tidak serta-merta membuat Indonesia juga harus menerapkannya karena sistem pidana di Indonesia berbeda dengan negara lain.

Sebab, sistem hukum di Indonesia bukan mutlak civil law atau common law dan juga bukan campuran keduanya. Melainkan prismatik yang menggabungkan berbagai unsur hukum termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hukum adat, hukum agama dan hukum sipil.

“Sehingga memperluas kewenangan kejaksaan dengan menyerobot kewenangan lembaga penegak hukum lainnya atas nama asas dominus litis seperti yang berlaku di negara lain adalah tidak sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia,” kata R Haidar Alwi, Jumat (7/2/2025).

Baca Juga :  PT Dwi Karya Bentonit Indonesia Sampaikan Hak Jawab, Bantah Pemberitaan Dugaan Pencemaran Lingkungan

Oleh karena itu, jika dilakukan Revisi UU Kejaksaan, harusnya untuk menguatkan fungsi penuntutan jaksa. Bukan untuk menjadikannya lebih kuat dengan menyerobot kewenangan kepolisian dan kehakiman.

“Meskipun jaksa memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana tertentu, jangan lupa fungsi utama jaksa adalah sebagai penuntut umum,” ungkap R Haidar Alwi.

Sedangkan jika dilakukan Revisi KUHAP, harusnya tidak mengotak-atik pemisahan fungsi kewenangan antar penegak hukum. Sebagaimana konstitusi juga mengenal pembagian kekuasaan. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menghindari absolutisme.

“Dalam KUHAP sudah sangat jelas fungsi penyidikan itu dilakukan oleh Polri dan PPNS, fungsi penuntutan oleh jaksa dan fungsi peradilan oleh hakim. Kalau diotak-atik, misalnya salah satu menyerobot kewenangan yang lain, maka keseimbangannya akan terganggu,” papar R Haidar Alwi.

Baca Juga :  Depok Libatkan Seluruh Warga Rayakan HUT ke-80 RI

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menginisiasi pengembalian kejaksaan ke jalan yang benar. Transformasi hukum sesuai Asta Cita mustahil terwujud bila sistem hukum amburadul karena salah satu lembaga penegak hukumnya menyerobot kewenangan lembaga penegak hukum lainnya.

“Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra diharapkan menginisiasi kadernya di DPR supaya jangan sampai penyerobotan kewenangan tersebut dilegalisasi melalui Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP. Jangan tunggu rakyat marah hingga terjadi kekisruhan yang menelan korban seperti tragedi 2019,” tutup R Haidar Alwi.

Berita Terkait

Tetangga Prabowo Apresiasi Polda Jabar Terima Aduan Melawan Sentul City
WABUP WURJA INGATKAN 292 KADES BREBES: UANG DESA MILIK RAKYAT, JANGAN MAIN-MAIN DENGAN ANGGARAN!
BNPB: Tiga Gunung Api Di Indonesia Masih Berstatus Siaga
BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat dan Petir di Brebes, Warga Bumiayu hingga Banjarharjo Diminta Waspada
RSUD Balaraja Raih Penghargaan Peringkat Pertama K3RS Nasional 2026: Keselamatan Menjadi Napas Pelayanan 
Pengentasan Kemiskinan di Desa Kecipir Losari, Warga Dibekali Keterampilan Olahan Pangan untuk Tingkatkan Ekonomi Keluarga
Petugas Gabungan Tangani Puing-Puing 12 Rumah Terbakar di Bogor
RSUD Tigaraksa Edukasi Masyarakat Kenali Gejala Diabetes dan Cegah Komplikasi Sejak Dini

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:49 WIB

Tetangga Prabowo Apresiasi Polda Jabar Terima Aduan Melawan Sentul City

Kamis, 19 November 2026 - 06:47 WIB

WABUP WURJA INGATKAN 292 KADES BREBES: UANG DESA MILIK RAKYAT, JANGAN MAIN-MAIN DENGAN ANGGARAN!

Rabu, 18 November 2026 - 18:37 WIB

BNPB: Tiga Gunung Api Di Indonesia Masih Berstatus Siaga

Rabu, 18 November 2026 - 15:40 WIB

BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat dan Petir di Brebes, Warga Bumiayu hingga Banjarharjo Diminta Waspada

Rabu, 18 November 2026 - 11:06 WIB

RSUD Balaraja Raih Penghargaan Peringkat Pertama K3RS Nasional 2026: Keselamatan Menjadi Napas Pelayanan 

Berita Terbaru