Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Jumat, 17 Januari 2025 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah, Makan Siang Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa pengelolaan dana zakat harus berlandaskan prinsip syariah dan transparansi agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.

“Zakat adalah amanah umat yang harus digunakan sesuai ketentuan syariah. Jika program ini ditujukan kepada mustahik, seperti anak-anak dari keluarga miskin, maka bisa dianggap tepat sasaran,” ujar Sigit dalam keterangan resminya, Kamis (16/1/2025).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Komisi VIII DPR RI itu juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan  untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Baca Juga :  ESDM Tegaskan Tidak Ada Perlakukan Khusus untuk AS

“Masyarakat harus tahu ke mana zakat mereka disalurkan. Laporan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat,” tegasnya.

Sigit, yang juga dikenal sebagai Pasha Ungu, mendorong sinergi antara pemerintah dan lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran.

“Lembaga zakat memiliki pengalaman dan keahlian, sehingga sinergi ini penting untuk memastikan dana disalurkan secara efisien dan tepat sasaran,” jelasnya.

Namun, ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan dana zakat. Dana tersebut, katanya, harus benar-benar dialokasikan untuk mereka yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah, agar tidak memicu polemik di masyarakat.

Baca Juga :  Bupati Tangerang Dorong FKDT Kuatkan Sinergi Tingkatkan Mutu Pembelajaran dan Pengelolaan Madrasah

“Dana zakat harus benar-benar digunakan untuk mereka yang berhak. Jangan sampai penggunaannya justru menimbulkan polemik,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Sigit berharap program MBG dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

“Jika dijalankan, program ini harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah,” tutupnya. (Andi/ssb/aha)

Berita Terkait

Kementerian PU Libatkan 9.642 Warga Bersihkan 509 Kawasan Permukiman di Aceh
Kepala BGN Sidak SPPG, Minta Dapur Tak Sekadar Kejar Produksi MBG
Gibran Mundur Sampaikan Surat Resmi Ke MPR
Desak Pemakzulan GIBRAN dan Penyelesaian Kasus Karthula , EK LMND Gelar Demonstrasi 
Dorong Ekonomi Desa, Peternak Ayam di Sulteng Dapat Pelatihan
Kementerian PU Perkuat Infrastruktur Pengendali Banjir di Pidie Jaya
Cak Imin Dorong Kopi Pesantren Al Hikmah 2 Brebes, Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
HUT ke-88 KONI: Mengukir Prestasi Lewat Sains dan Pembinaan Terukur

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:01 WIB

Kementerian PU Libatkan 9.642 Warga Bersihkan 509 Kawasan Permukiman di Aceh

Kamis, 19 November 2026 - 18:35 WIB

Kepala BGN Sidak SPPG, Minta Dapur Tak Sekadar Kejar Produksi MBG

Kamis, 12 November 2026 - 16:23 WIB

Gibran Mundur Sampaikan Surat Resmi Ke MPR

Kamis, 12 November 2026 - 13:14 WIB

Desak Pemakzulan GIBRAN dan Penyelesaian Kasus Karthula , EK LMND Gelar Demonstrasi 

Rabu, 4 November 2026 - 22:43 WIB

Dorong Ekonomi Desa, Peternak Ayam di Sulteng Dapat Pelatihan

Berita Terbaru

#Bappeda Kab. Tangerang

Bappeda Tangerang Targetkan Reduksi Sampah 20 Persen Lewat Road Map dan PSEL

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:54 WIB

Bisnis

Kisah Bank air dari kakek Turun Ke Cucu Sudirman indra

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:49 WIB