Jakarta, Dinamikanews.net – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kamis (7/11/2024), yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Rapat Koordinasi Nasional yang bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Menteri Dody mengatakan, dalam menyukseskan implementasi Asta Cita, Kementerian PU siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di bidang infrastruktur termasuk dengan pemerintah daerah demi terwujudnya infrastruktur yang adil, merata, dan berorientasi kepada rakyat.
“Kementerian PU siap mendukung dan melaksanakan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Melalui pelaksanaan program-program yang mendukung swasembada pangan, energi, dan air,” kata Menteri Dody.
Sebagai langkah awal pelaksanaan infrastruktur berbasis kewilayahan, Kementerian PU telah menyiapkan strategi Quick Wins yang berfokus terhadap keberlanjutan pembangunan. Mulai dari Program Utama Presiden di bidang Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Sekolah/ Madrasah. Serta berbagai Program Strategis untuk mendukung program unggulan lainnya seperti Melanjutkan Giant Sea Wall, Ibu Kota Nusantara (IKN), Konektivitas, Pasar Rakyat, Air Minum, Sanitasi, Sarana Olahraga, Penataan Kawasan dan Sarana Kesehatan.
“Kementerian PU akan menuntaskan beberapa proyek bendungan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Serta melanjutkan revitalisasi sarana pendidikan Sekolah/ Madrasah. Kementerian PU juga akan melanjutkan pembangunan food estate yang akan dikembangkan di berbagai daerah. Dan selebihnya, Kementerian PU juga akan melanjutkan peresmian serta proyek-proyek prioritas di IKN,” terang Menteri Dody.
Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pembangunan infrastruktur ke depannya memiliki semangat untuk mencapai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Melalui pembentukan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, diharapkan dapat membantu terciptanya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hilirisasi, dan digitalisasi.
“Pembangunan infrastruktur berbasiskan kewilayahan memiliki peran yang krusial untuk pencapaian Asta Cita. Dengan infrastruktur yang tepat guna, kita berharap akan terjadi percepatan konektivitas antar daerah, sehingga akan mengurangi cost of logistics. Dan nantinya juga akan berpengaruh pada mobilitas pergerakan manusia dan barang. Termasuk, untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” jelas Menko AHY.
Menko AHY juga berpesan kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah agar terus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja.
“Dengan adanya Kemenko baru ini, saya ingin mengorkestrasi segala upaya pembangunan infrastruktur yang melibatkan 5 Kementerian teknis di tingkat pusat dan juga stakeholder lain termasuk Pemerintah Daerah dan jajaran Forkopimda. Sinergi, kolaborasi dan koordinasinya harus diterjemahkan dengan baik. Termasuk meruntuhkan ego sektoral yang seringkali menghambat. Sehingga ke depannya, jika ada kendala mari kita sampaikan secara terbuka,” pesan Menko AHY. (*)
